Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi regulasi penting untuk dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap datangnya krisis ekonomi yang bisa datang sewaktu-waktu.Indonesia perlu memahami apa yang terjadi dengan kondisi global dan perlu menyiapkan mitigasi karena kita merupakan negara dengan open economy
"Meski tidak menjamin krisis tidak akan terjadi lagi, tapi reformasi harus tetap ada," kata Sri Mulyani dalam acara pembukaan "The 8th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED)" di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Sri Mulyani mengatakan dalam lingkungan global yang dinamis saat ini, Indonesia perlu menyiapkan antisipasi, saah satunya melalui penguatan kondisi domestik, agar tidak rentan terhadap tekanan eksternal.
"Indonesia perlu memahami apa yang terjadi dengan kondisi global dan perlu menyiapkan mitigasi karena kita merupakan negara dengan open economy," ujarnya.
Untuk itu, ia mengharapkan Indonesia di masa mendatang bisa melakukan upaya transformasi dalam bidang ekonomi untuk menghadapi perubahan global yang selalu disertai ketidakpastian.
"Dalam 20 tahun setelah krisis Asia, Indonesia telah melakukan refleksi untuk maju, kita harus terus berubah karena kita tahu perubahan tidak terelakan," katanya.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memicu produktivitas seiring dengan kemajuan teknologi digital agar Indonesia bisa menjadi negara maju.
Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan investasi pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia harus terus menjadi prioritas.
Pertemuan AIFED merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan sejak 2011 atas kerja sama Kementerian Keuangan dengan Asian Development Bank dan Pemerintah Australia.
Penyelenggaraan AIFED bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai transformasi ekonomi Indonesia dalam konteks perubahan lanskap global, serta upaya kebijakan yang diperlukan.
Forum ini menjadi sarana bagi para pembuat kebijakan untuk berkolaborasi dengan para akademisi, pelaku usaha, dan institusi internasional untuk mengidentifikasi berbagai tantangan.
Selain itu, pembuat kebijakan bisa membuat strategi yang mampu memanfaatkan potensi profil demografi dan kemajuan teknologi guna mewujudkan visi transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju.
Baca juga: Sejumlah peraturan segera direvisi terkait Paket Kebijakan Ekonomi PKE XVI
Pewarta: Satyagraha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2018
