Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengubah pola transmigrasi dari sebelumnya.Kalau dulu, kami hanya menyediakan tanah dan biaya hidup. Sekarang tidak lagi, kami mengupayakan agar transmigran bisa berbaur dengan masyarakat lokal."
"Kalau dulu, kami hanya menyediakan tanah dan biaya hidup. Sekarang tidak lagi, kami mengupayakan agar transmigran bisa berbaur dengan masyarakat lokal," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo usai penandatangan kerja sama transmigrasi di Jakarta, Jumat.
Selain itu juga pihaknya menerapkan sistem transmigrasi yang terintegrasi. Sehingga nantinya para transmigran tidak kesulitan memasarkan produknya.
Selama ini, kata Eko, transmigrasi memiliki kendala seperti kesenjangan dengan masyarakat lokal.
"Sekarang kita gabung, sehingga masyarakat lokal bisa berbaur dengan transmigran," tambah dia.
Pembangunan transmigrasi pada saat ini diarahkan berbasiskan kawasan, tidak hanya berbasis spasial dan komoditas unggulan, tetapi juga memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi itu.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah daerah asal transmigran dan pemerintah daerah tujuan transmigran untuk bekerja sama dalam pembiayaan transmigran.
Pemprov Jawa Tengah berbagi dana untuk pembangunan pemukiman transmigrasi sebanyak 100 unit di Kabupaten Bulungan dan Lamandau. Kemudian Pemprov Jawa Timur memberikan dana APBD untuk pembangunan 100 unit pembangunan pemukiman di Kabupaten Bulungan.
Kemudian pemkab dan pemkot di wilayah DI Yogyakarta memberikan bantuan untuk membangun 33 unit pembangunan pemukiman transmigrasi di Kabupaten Bulungan.
"Bantuan yang diberikan pemda sudah mulai mengalami peningkatan hingga mencapai 20 persen dari seluruh pembiayaan ketransmigrasian. Tahun depan, kita harapkan semakin meningkat lagi," harap dia.
Pewarta: Indriani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
