Peserta rakor percepatan KLA belajar dari Denpasar

7 Desember 2018 13:30 WIB

Arsip Sejumlah siswa mengikuti kampanye "Stop Bullying" di Medan, Sumatera Utara, Senin (12/11/2018). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) tersebut bertujuan untuk menolak segala tindakan yang menimbulkan perundungan (bullying) baik secara fisik maupun non fisik terhadap anak di bawah umur. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/aww.

Mengadakan perlindungan anak di wilayah yang menggantungkan perekonomian di bidang pariwisata memiliki kesulitan yang berbeda

Denpasar (ANTARA News) - Para peserta Rapat Koordinasi Percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018 bagi 211 Kabupaten/Kota mengunjungi sejumlah tempat di Denpasar untuk belajar dari kota yang sudah mendapatkan predikat Nindya itu.

"Mengadakan perlindungan anak di wilayah yang menggantungkan perekonomian di bidang pariwisata memiliki kesulitan yang berbeda dengan wilayah lain," kata Perbekel Desa Sanur Kaja I Made Sudana saat menerima peserta rapat koordinasi di Kantor Desa Sanur Kaja, Jumat.

Sudana mengatakan dengan melibatkan masyarakat setempat, maka perlindungan anak lebih mudah dilakukan. Apalagi, jumlah penduduk usia anak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan cukup besar.

Para peserta rapat koordinasi dibagi menjadi lima kelompok dalam melakukan kunjungan lapangan, salah satunya ke Desa Sanur Kaja untuk mendengar pengalaman baik perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang dilakukan.

Kelompok lainnya berkunjung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendengar langsung pemberian akta kelahiran, serta melihat ruang baca ramah anak di Taman Janggan, puskemas ramah anak di Puskesmas I Denpasar Selatan dan sekolah ramah anak SMP Dwijendra.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki 24 indikator.

Seluruh indikator itu berada pada lima klaster, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

"Bila klaster pertama hingga keempat bisa terlaksana, maka klaster kelima, yaitu perlindungan khusus, tidak akan ada masalah," katanya.

Terdapat empat predikat yang bisa diraih kabupaten/kota sebelum dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu pratama, madya, nindya dan utama.

Baru dua kota yang sudah berhasil meraih predikat utama, yaitu Surakarta dan Surabaya.

Baca juga: KPPPA berupaya percepat Kabupaten Layak Anak
Baca juga: Kementerian PPPA minta Perda perlindungan anak menyeluruh