Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menilai pembangunan infrastruktur Trans Papua merupakan tulang punggung untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Papua karena akan membuka isolasi wilayah dan memperlancar pelayanan dasar seperti akses kesehatan dan pendidikan.Bappenas akan mempertajam program pengembangan sosial ekonomi di kawasan sepanjang koridor Trans Papua tersebut baik di wilayah Provinsi Papua maupun Papua Barat
"Bappenas akan mempertajam program pengembangan sosial ekonomi di kawasan sepanjang koridor Trans Papua tersebut baik di wilayah Provinsi Papua maupun Papua Barat," kata Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN sekaligus Sekretaris Desk Papua Bappenas, Velix V Wanggai di Jakarta, Selasa.
Velix saat berbicara dalam diskusi dengan media bertema "Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat" itu mengatakan jalan Trans Papua mulai dari Jayapura hingga ke Wamena sepanjang 575 kilometer akan segera diresmikan dalam waktu dekat ini.
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan segmen-segmen Trans Papua. Kemudian memadukannya dengan kebijakan sektoral secara terpadu baik untuk sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, kawasan industri lokal yang terintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan pelabuhan laut, sungai dan bandara. Hal itu akan diikuti dengan peningkatan aktivitas komoditas unggulan lokal yang selama ini dijalankan baik kopi, coklat, karet, pala, ubi jalar dan sagu.
"Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil," katanya.
Velix mengakui bahwa membangun Papua tidaklah mudah. Ada kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Bappenas mendorong pengembangan komoditas wilayah lokal, lalu pengembangan kualitas SDM dengan intervensi yang berbeda-beda.
"Komunitas unggulan, SDM, konektivitas, dan iklim, ini penekanan penting yang kita lakukan," ujarnya.
Menurut Velix, dua pertiga penduduk di Papua berada di atas pegunungan sehingga fokus pemerintah ke daerah pedalaman dan pegunungan. Pesan penting pemerintah adalah soal kewirausahaan.
"Menumbuhkan wirausaha baru, papua bussinessman. Kita lakukan penajaman tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pada akhirnya dapat melahirkan pengusaha orang asli papua yang besar dan berskala nasional," katanya.
Pembicara lainnya Oktorialdi, selaku Ketua Tim Pelaksana Desk Papua Bappenas mengatakan dalam Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat menekankan pada strategi pembangunan berbasis budaya, wilayah adat dan fokus pada orang asli Papua khususnya yang berada di wilayah pedalaman dan pegunungan serta kepulauan yang sulit dijangkau.
Pendekatan berbasis wilayah adat merupakan terobosan penting yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan mengakokomodasi pendekatan berbasis wilayah adat di dalam RPJMN tahun 2015-2019. Dengan pendekatan baru ini, pemerintah menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal dan karakteristik sosial budaya di setiap wilayah adat, katanya.
Sementara Program Manager Desk Papua Bappenas, Theresia Ronny Andayani menambahkan pembangunan di Papua juga mengedepankan aspek lokalitas, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Dia mencontohkan perkebunan kopi. Kopi asal Papua bagus dan enak, namun di lapangan lahan untuk produksi masih terbatas.
Dari sisi hulu, Kementerian Pertanian memperluas titik-titik produksi. Sedangkan di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberpaa mitra sehingga ke depannya perlu disinkronkan dan disinergikan.
"Ke depan kita akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan apa yang sudah mereka miliki," ujarnya.
Baca juga: Papua akan punya jalur kereta, yang pertama Sorong-Manokwari
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2018
