Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima manfaat menggunakan bantuan dana untuk kegiatan produktif.Saya minta para pendamping bisa mengarahkan pengelolaan keuangannya, jangan sampai dipakai untuk konsumtif, harus produktif...
"Dari sisi ekonomi, saya minta para pendamping bisa mengarahkan pengelolaan keuangannya, jangan sampai dipakai untuk konsumtif, harus produktif," kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan Tahun 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Ia mencontohkan pendamping bisa mengarahkan keluarga penerima manfaat (KPM) yang mampu berdagang untuk memulai usaha perdagangan.
"Itu cara paling cepat untuk mereka naik kelas atau keluar dari kelompok keluarga prasejahtera," katanya.
Pada awal pengarahannya, Presiden menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat Indonesia dapat mencapai kemajuan.
"Kalau infrastruktur sudah, sementara SDM dilupakan ya kita akan sulit bersaing. Oleh sebab itu kita akan bergeser kepada pembangunan SDM," katanya.
Kepala Negara mengatakan sekarang ada 9,8 persen warga yang masuk kategori miskin. Angka itu sudah turun dibanding 2014, saat jumlah warga miskin sampai 11,2 persen dari jumlah penduduk.
Ia mengatakan bahwa untuk menurunkan angka setelah mencapai satu digit memang perlu tenaga ekstra, termasuk dalam menjalankan program PKH untuk menurunkan angka kemiskinan.
"Jadi yang kita perhatikan bukan hanya fisik atau infrastruktur saja tetapi SDM juga melalui bantuan PKH. Ini keberpihakan negara kepada rakyatnya, jangan ada yang bilang setiap hari yang diurus infrastruktur, mereka tidak tahu ada PKH," katanya.
Menurut Presiden saat ini PKH sudah menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat, bertambah dari enam juta sebelumnya.
Kalau program sudah mapan, ia melanjutkan, PKH pada 2020 dapat menjangkau seluruh keluarga miskin yang jumlahnya 15,6 juta.
"Jadi tugas SDM pendamping PKH semakin berat. Oleh sebab itu tolong dilihat validasi data bahwa yang menerina memang yang berhak menerimanya," katanya.
Pendamping, ia melanjutkan, harus memastikan bantuan PKH yang nilainya Rp34 triliun lebih pada 2019 sampai ke tangan penerima manfaat.
Presiden juga meminta setiap tahun ada pemutakhiran data, menyatakan bahwa mestinya penerima bantuan jumlahnya menurun seiring waktu karena sebagian di antaranya sudah bisa lepas dari kemiskinan.
"Kalau sudah lulus, keluarkan, semakim tahun harus semakin banyak yang lulus, jangan pada seneng menikmati ini," katanya.
Ia menginginkan masyarakat tidak bergantung pada program yang dirancang bersifat sementara sampai penerima bantuan masuk ke tingkat yang lebih tinggi dari prasejahtera.
"Misal di bidang kesehatan, pastikan mereka bisa naik kelas antara lain dalam kelompok itu tidak ada kekerdilan, pastikan juga kesehatan ibu dan anak," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pendamping bersamaan dengan kenaikan anggaran PKH yang membuat satu keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan dua kali lipat lebih dari sebelumnya sekitar Rp1,89 juta.
"Dampingi mereka benar-benar, saya yakin bapak, ibu, saudara sekalian sangat berkepentingan sekali untuk kita bisa menghilangkan, menghapuskan kemiskinan dari negara kita," katanya.
Baca juga:
Presiden beri pengarahan pada Jambore Sumber Daya PKH
Petugas pelaksana PKH berpeluang menjadi pegawai pemerintah
Pewarta: Agus Salim
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
