"Defense diplomacy (diplomasi pertahanan) intinya menggunakan semua elemen pertahanan dan militer untuk maksud dan situasi damai, jadi bukan situasi perang," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono, di Bandung, Selasa (18/12).
Ia katakan itu saat memberikan kuliah umum bertema Diplomasi Pertahanan di Asia Pasifik, di kampus perguruan tinggi itu.
Kuliah umum itu bagian dari rangkaian Festival Diplomasi (DiploFest) yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri, di Bandung pada 18-19 Desember 2018.
Ia menyebutkan beberapa diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia untuk tujuan damai, salah satunya pengiriman pasukan untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB.
"Indonesia mempunyai komitmen tinggi, sehingga menyiapkan pasukan penjaga perdamaian dengan jumlah yang besar, contohnya operasi militer untuk kawasan yang dilanda bencana alam. Misalnya, Samudra Hindia bagian timur dan Pasifik sangat rentan bencana alam, makanya diplomasi pertahanan (Indonesia) arahnya lebih ke operasi pemeliharaan perdamaian," ujar dia.
Ia menyatakan, upaya diplomasi pertahanan juga akan dilakukan ketika Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019 mendatang.
Kuliah umum serupa juga diselenggarakan Universitas Pasundan, Universitas Langlangbuana, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Islam Bandung, dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Sebelumnya, kegiatan itu diselenggarakan di Yogyakarta pada Oktober 2018 dan di Surabaya pada November 2018.
DiploFest juga merupakan upaya untuk menghadirkan diplomasi di tengah masyarakat. Melalui DiploFest, Kementerian Luar Negeri berupaya mengenalkan tugas-tugas diplomat Indonesia di berbagai negara dan organisasi internasional kepada kalangan muda sebagai generasi penerus pelaku diplomasi di masa depan.
Pewarta: Yuni Sinaga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
