• Beranda
  • Berita
  • Rehabilitasi rumah rusak di NTB butuh Rp5,6 triliun

Rehabilitasi rumah rusak di NTB butuh Rp5,6 triliun

19 Desember 2018 17:35 WIB
Rehabilitasi rumah rusak di NTB butuh Rp5,6 triliun
Sejumlah siswa berada di taman bermain Sekolah Indonesia Cepat Tanggap TK/RA dan SD/MI Yayasan Riyadlul Wardiyah di Desa Kerandangan, Senggigi, Lombok Barat, NTB, Senin (10/12/2018). Untuk upaya percepatan pemulihan kembali prasarana pendidikan pasca bencana gempa bumi Lombok, Fakultas Teknik UI, ILUNI FTUI, ILUNI Arsitektur FTUI dan FUSI Foundation membangun Sekolah Indonesia Cepat Tanggap yang terdiri dari dua unit ruang kelas untuk 40 orang siswa TK/RA, empat unit ruang kelas untuk menampung 100 orang siswa SD/MI yang didesain dengan berbasis modular dan komponen yang dapat dikonstruksi secara mudah dan cepat lengkap dengan fasilitas perpustakaan, ruang guru, berikut selasar, toilet serta fasilitas cuci tangan, taman bermain dan teras untuk wadah ekpresi siswa.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp. (ANTARA FOTO/AHMAD_SUBAIDI)
Jakarta (ANTARA News) - Rehabilitasi rumah-rumah yang rusak akibat gempa bumi di Lombok dan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp5,6 trilliun.

"Sekarang kita sedang melakukan rehabilitasi untuk perumahan. Uang yang sudah disalurkan Rp1,5 triliun, sedangkan Rp1,4 triliun masih dalam proses pendipaan," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan pendataan dan verifikasi rumah rusak sudah dilakukandan pemerintah bersama masyarakat akan melakukan percepatan pembangunan di Lombok dan Sumbawa.

Namun terdapat kendala dalam percepatan pembangunan pascagempa di Lombok dan Sumbawa itu masih kurangnya tenaga fasilitator di lapangan.

Kendala lain adalah anggaran yang sudah sampai ke pemerintah daerah tapi belum seluruhnya disalurkan ke masyarakat karena ada perbedaan validasi dan verifikasi tentang tingkat kerusakan rumah warga.

"Kita harapkan dalam enam bulan itu rumah-rumah itu bisa dibangun kembali," kata dia.

Sementara untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah yang mengalami rusak berat tentunya akan dibangun kembali namun membutuhkan waktu lebih lama.

"Sesuai dengan perintah presiden agar kegiatan belajar mengajar dan layanan kesehatan serta tempat ibadah harus disiapkan dalam arti itu tidak boleh terganggu," ujarnya.

Untuk itu, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sudah melakukan perbaikan fasilitas umum yang rusak ringan sehingga bisa berfungsi kembali. Sedangkan yang rusak berat sudah di bangun sekolah dan rumah sakit sementara.
Baca juga: Belasan korban gempa di Mataram sudah bisa menempati hunian tetap
Baca juga: Percepatan rekonstruksi gempa NTB mulai ditagih
Baca juga: Korban gempa Lombok pertanyakan dana rumah rusak sedang-ringan

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018