Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari PDI Perjuangan, Putra Nababan, mengatakan hal itu di Jakarta, Senin, menirukan pernyataan Megawati Soekarnoputri yang memberikan peringatan dini potensi bencana tsunami di Selat Sunda.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri pada workshop tentang "Peta Rawan Bencana Indonesia: Antisipasi Dini terhadap Wilayah Rawan Bencana" di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (13/12), menyampaikan peringatan dini tersebut menyikapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, yang terlihat aktif mengeluarkan abu vulkanik sejak akhir Juli lalu.
"Ibu Megawati sudah dua kali mengingatkan pentingnya peringatan dini bencana tsunami yang bukan hànya untuk mengantisipasi dampak gempa tektonik, tapi juga akibat letusan vulkanik," tambah Putra.
Pihak berwenang, diharapkan Putra, harus menyiapkan peringatan dini di sejumlah daerah rawan bencana yang berpotensi terjadi tsunami karena gempa teknonik dan vulkanik. "Perhatian Ibu Megawati dan PDI Perjuangan terhadap pentingnya mengantisipasi bencana secara dini seperti yang dilakukan negara Jepang dengan sistem dan peralatan yang canggih, adalah bentuk keprihatinan terhadap berbagai bencana di Indonesia yang memakan banyak korban," katannya.
Menurut Caleg PDI Perjuangan dari daerah pemilihan DKI Jakarta I yakni Kota Jakarta Timur ini, potensi bencana dan korban jiwa seharusnya dapat diminimalisir dengan sistem antisipasi yang memadai.
Putra dari politisi PDI Perjuangan, Panda Nababan in menjelaskan, bahkan PDI Perjuangan sampai membentuk sayap partai yakni Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) untuk membantu masyarakat di garda terdepan daerah terdampak bencana.
PDI Perjuangan juga, komit untuk memberikan pengetahuan masyarakat terhadap kesiapan mengantisipasi bencana, yakni dengan meluncurkan buku panduan sosialisasi antisipasi bencana untuk murid SD, SMP, SMA/SMK, pada peringatan ulang tahun ke-46 PDI Perjuangan, pada 10 Januari 2019. "Buku panduan ini berisi pemahaman soal daerah rawan bencana dan bagaimana harus menghadapinya bila bencana benar-benar terjadi," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Putra juga menyatakan menyayangkan lembaga berwenang yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang tidak mengoptimalkan alat pendeteksi dini bencana gempa dan tsunami. "BMKG sendiri mengakui tidak semua alat pendeteksi dini gempa dan tsunami bisa berfungsi pada saat kejadian hingga menyebabkan sejumlah aktivitas bencana tidak tercatat," katanya.
Baca juga: Kemenhub siapkan jalur laut-udara distribusi bantuan korban tsunami Selat Sunda
Baca juga: Jasa Raharja salurkan bantuan korban tsunami Selat Sunda
Baca juga: Bulog siap salurkan cadangan beras untuk korban tsunami Selat Sunda
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
