Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menandatangani nota kesepahaman kerja sama antara kedua kementerian mengenai pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Jakarta, Kamis.
"Dengan terbukanya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, baik di sektor formal atau informal, baik sebagai pekerja di perusahaan dan sektor industri, ataupun sebagai pelaku wirausaha pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), diharapkan meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas," kata Menteri Sosial.
Menteri Sosial mengatakan kerja sama itu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah memutus mata rantai kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas.
Ia juga mengatakan bahwa data menunjukkan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas masih sangat memperihatinkan.
Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2011 mengenai kondisi disabilitas di dunia menyebutkan 80 persen penyandang disabilitas yang berada di negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan.
Sementara Survei Penduduk Antar Sensus Badan Pusat Statistik tahun 2015 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas Indonesia meliputi sekitar 8,56 persen dari total populasi penduduk atau sekitar 22 juta jiwa.
Menurut data Kementerian Tenaga Kerja 2013, di antara penyandang disabilitas yang menganggur ada 23,9 persen penyandang disabilitas yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga.
"Ditilik dari populasinya, hal ini merupakan angka yang besar sekali. Hal ini memberikan pesan agar kita serius menanganinya masalah ini. Karena kondisi tersebut berpotensi melahirkan lebih banyak kemiskinan-kemiskinan pada generasi berikutnya," kata Agus.
Pemerintah, ia melanjutkan, berkewajiban meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas dengan memperluas lapangan kerja sejalan komitmen terhadap penghormatan, penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia.
"Pemerintah sungguh-sungguh berupaya mewujudkan masyarakat yang inklusif melihat peran penyandang disabilitas, yang bebas dari hambatan, dan dengan keterbatasan yang dimilikinya dapat tetap berpartisipasi secara penuh, aktif dan setara di masyarakat," katanya.
Kementerian Perindustrian menyatakan pada 2019 akan menyiapkan 72 ribu lapangan kerja, termasuk untuk para disabilitas, terutama pada sektor tekstil, garmen, keset kaki dan alat bantu disabilitas.
Agus mengatakan tahun depan pemerintah memprioritaskan pemberian pendidikan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara, namun akan memperluasnya kemudian.
Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril menyambut baik kerja sama kedua kementerian tersebut dan berharap ke depan lebih banyak lagi kementerian yang bekerja sama untuk mendukung peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
"Saya mewakili penyandang disabilitas sangat bahagia dan menyambut baik kerjasama Kementerian Sosial dan Kementerian Perindustrian. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk memperluas lapangan kerja bagi penyandang disabilitas terutama di industri," kata Gufroni.
Menurut dia salah satu masalah utama yang dihadapi penyandang disabilitas adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ia berharap program pendidikan dan pelatihan kerja pemerintah untuk penyandang disabilitas bisa memudahkan mereka mendapat pekerjaan.
Baca juga:
Kemenperin bakal latih disabilitas untuk masuk industri
Jember gelar bursa kerja untuk difabel
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
