KUR tidak ke sektor produksi bakal kena sanksi

28 Desember 2018 16:05 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (21/12/2018). (ANTARA/Calvin Basuki)

Bank tetap diberikan keleluasaan untuk salurkan KUR, tetapi kalau tidak ke sektor produksi tengah dipikirkan untuk dikenakan sanksi denda

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mempertimbangkan pemberian sanksi bagi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong penyaluran bantuan kredit usaha tersebut kepada sektor produksi yang lebih bermanfaat bagi pengembangan unit usaha kecil.

"Kita tidak menghalangi mereka untuk memberikan pinjaman, tapi kita anjurkan bank untuk menyalurkan ke produksi lebih banyak, kalau tidak dilakukan, kita denda saja," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat.

Darmin mengharapkan penyaluran KUR lebih banyak kepada sektor produksi untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat kecil, meski bank penyalur lebih suka menyalurkan kredit tersebut kepada sektor perdagangan karena lebih memberikan imbal hasil yang lebih menguntungkan.

"Pegawai bank lebih menarik untuk memberikan kredit sektor perdagangan, karena kreditnya naik terus. Kalau KUR tidak menarik. Makanya ubah aturannya, jangan kinerja diukur soal debet kredit," katanya.

Untuk itu, ia menjelaskan pemberian sanksi ini bukan merupakan upaya untuk menghambat bank dalam menyalurkan KUR, namun agar pemberian KUR ini lebih tepat sasaran kepada sektor produksi sesuai dengan tujuan pemerintah.
"Jangan selalu melihat penalti membuat menghambat, karena tidak sehat, kalau kredit diberikan untuk sektor perdagangan," ujar Darmin.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan plafon penyaluran KUR di 2019 mencapai Rp140 triliun.

Nilai penyaluran ini mengalami pertumbuhan sebesar 10 persen-12 persen dari total plafon penyaluran KUR pada 2018 sebesar Rp123,8 triliun.

Dari plafon tersebut, penyaluran kepada sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri konstruksi maupun jasa-jasa ditargetkan mencapai 60 persen.

Hingga akhir 30 November 2018, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp118 triliun atau 95,7 persen dari target.
Namun, porsi penyaluran KUR bagi sektor produksi baru tercatat mencapai 45,6 persen, atau belum mencapai target akhir tahun sebesar 50 persen.

Baca juga: Pemerintah siapkan KUR bagi nelayan