"Kami memberi masukan lewat bapak Dubes (Xiao Qian) agar pemerintah China selain memberi penjelasan terbuka, juga harus menjadikan provinsi Xinjiang itu sebagai tempat terbuka untuk diketahui, dan orang-orang bisa berkunjung ke sana. Dengan keterbukaan itu bisa diketahui apa yang terjadi sebenarnya," ujar Haedar di Jakarta, Jumat.
Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian berkunjung ke kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir untuk membahas beberapa isu, salah satunya mengenai keadaan masyarakat Uighur di Provinsi Xinjiang, China.
Dalam kunjungan ke kantor PP Muhammadiyah, Dubes Xiao Qian membahas tiga hal utama dengan pihak Muhammadiyah, yaitu mengenai keadaan masyarakat Uighur di Provinsi Xinjiang, soal investasi dan tenaga kerja China di Indonesia, serta upaya peningkatan hubungan kerja sama antarmasyarakat Indonesia dan China.
Muhammadiyah mendorong China, sebagai salah satu negara besar yang mempunyai kekuatan ekonomi dan diplomasi luas dan menjadi pelopor paradigma politik internasional, dapat melihat persoalan yang terjadi pada kelompok Uighur dengan pendekatan komperhesif yang mengedepankan perdamaian.
Menanggapi hal itu, Dubes Xiao Qian menyampaikan bahwa provinsi Xinjiang di China merupakan wilayah terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapa pun. Dia juga menegaskan bahwa situasi sebenarnya di Provinsi Xinjiang cukup baik dari segi politik dan sosial, di mana berbagai suku termasuk Uighur menikmati kebebasan beragama.
"Ini memang soal pandangan masyarakat Indonesia terhadap isu-isu tersebut. Siapa saja bisa ke sana (Xinjiang), tidak ada masalah pembatasan. Beberapa tahun lalu, pada 2016, Ketua Umum PP Muhammadiyah juga sempat berkunjung ke Xinjiang," ucap Dubes Xiao Qian.
Dia pun menyebutkan bahwa Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun pun sedang berkunjung ke provinsi Xinjiang.
Terkait dengan laporan dari berbagai pihak soal kamp-kamp reedukasi di Xinjiang, Dubes Xiao Qian menjelaskan bahwa pemerintah China hanya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan bagi warga yang berpotensi terpapar ekstremisme.
"Yang disebut-sebut sebagai 're-education camp', nama aslinya sebenarnya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasional. Karena banyak masalah di sana, pemerintah daerah otonomi Uighur Xinjiang membuka lembaga pendidikan dan pelatihan vokasional itu," ujarnya.
Baca juga: Ruang gerak etnis Uighur semakin terjepit
Baca juga: MUI sesalkan ketertutupan China soal Uighur
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
