Keluarga tersebut adalah kelompok kedua warga Suku Rohingya yang diusir dalam empat bulan belakangan dalam penindakan terhadap para imigran ilegal.
Pemerintahan India, yang beraliran nasionalis Hindu, menganggap Rohingya sebagai orang asing ilegal dan ancaman terhadap keamanan.
Pemerintah telah memerintahkan agar puluhan ribu warga Rohingya, yang tinggal di sebuah pemukiman kecil serta perkampungan kumuh, diidentifikasi dan dipulangkan.
Keluarga beranggotakan ayah, ibu dan tiga anak yang akan dipulangkan pada Kamis tersebut ditangkap dan dipenjara di Negara Bagian Assam di timur laut pada 2014 karena memasuki wilayah India tanpa dokumen sah.
"Kelima orang ini sekarang berada di gerbang perbatasan di seberang Negara Bagian Manipur dan sedang menunggu para pejabat Myanmar untuk diserahterimakan secara resmi," kata Bhaskar Jyoti Mahanta, direktur jenderal kepolisian tambahan Assam, kepada Reuters.
Penjara-penjara di Assam menampung lebih dari 20 warga negara Myanmar, yang semuanya ditahan karena memasuki India secara ilegal. Belum ada kejelasan soal apakah mereka berasal dari Rohingya, suku minoritas Muslim yang banyak di antaranya tidak memiliki kebangsaan di Myanmar, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.
"Kami akan memulangkan mereka ke Myanmar begitu kami mendapatkan izin perjalanan bagi mereka dari negara tersebut (Myanmar, red)" kata Mahanta.
"Sebagian besar dari mereka menyelinap ke India untuk mencari mata pencaharian."
India pertama kali mendeportasi tujuh pria Rohingya ke Myanmar pada Oktober tahun lalu.
Pengusiran itu membuat mereka yang tinggal di tempat-tempat penampungan pengungsi merasa ketakutan akan dipulangkan. Pengusiran juga mengundang kekhawatiran bahwa mereka yang dipulangkan berisiko menghadapi perlakuan kejam dari pihak berwenang Myanmar.
Belum ada kabar soal nasib orang-orang yang dideportasi tersebut.
Pemerintah memperkirakan bahwa ada 40.000 warga Rohingya yang tinggal di tempat-tempat penampungan di berbagai wilayah India, termasuk di ibu kota negara, New Delhi.
Mereka tiba di India beberapa tahun lalu setelah pergi menyelamatkan diri dari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar, negara yang menolak memberikan kewarganegaraan bagi mereka.
Dalam laporannya pada Agustus, Perserikatan Bangsa-bangsa menuduh militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap kaum Rohingya dengan "niat untuk melakukan pemusnahan suku" pada 2017 dalam operasi, yang membuat lebih dari 700.000 warga Rohingya mengungsikan diri ke Bangladesh.
Myanmar telah membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa militernya meluncurkan operasi antipemberontakan setelah para milisi Rohingya menyerang pos-pos keamanan pada Agustus tahun lalu.
Baca juga: Indonesia-Australia bahas dukungan pembangunan Rakhine State melalui AHA Centre
Sumber: Reuters
Editor: Tia Mutiasari/Eliswan Azly
Pewarta: Antara
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019
