Kementerian Agama, menurut dia, telah mengirim surat ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengenai rekam biometrik yang memicu protes penyedia layanan perjalanan haji dan umrah.
"Kami lakukan baik secara resmi melalui surat yang saya tanda tangani kepada Menteri Haji Arab Saudi, maupun ketika saya bertemu Beliau dalam rangka penandatangan MoU haji 2019," kata dia di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa penerapan skema VFS Tasheel akan membuat jamaah Indonesia dari daerah kesulitan menjalani perekaman data biometrik, karena dengan demikian jamaah yang berasal dari daerah yang jauh dari kota besar harus mengeluarkan biaya untuk transportasi dan penginapan.
"Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang wilayahnya saling terpisah satu sama lain," kata dia.
Lukman berharap data biometrik tidak menjadi bagian kelengkapan pengurusan visa sebagaimana skema VFS Tasheel. Perekaman data biometrik, menurut dia, sebaiknya dilakukan ketika jamaah akan berangkat ke Arab Saudi saja.
"Kita berharap proses penerbitan visa selama pengalaman tahun-tahun selama ini, yaitu dilakukan di akhir keberangkatan jamaah bertolak ke Tanah Suci dan di bandara atau di embarkasi masing-masing agar tidak menyulitkan kita," kata dia.
Baca juga:
Amphuri juga keberatan atas regulasi rekam biometrik
Travel Umrah protes kebijakan rekam biometrik
Indonesia keberatan perekaman biometrik jamaah umroh ke pemerintah Saudi
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
