Jakarta, (ANTARA News) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong kebijakan inklusif pada Rencana Aksi Nasional Untuk Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) untuk menunjang ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim.Sebagai salah satu wujud inklusivitas pada RAN-API, LIPI dan lembaga terkait yang melakukan penelitian itu merekomendasikan pelibatan semua kelompok masyarakat pesisir termasuk kelompok rentan
"Ini penting melibatkan semua kelompok masyarakat pesisir termasuk kelompok rentan dengan prinsip No One Left Behind yang mendorong persamaan dan kesetaraan antara kelompok mayoritas dan rentan atau marjinal masyarakat pesisir," kata peneliti kependudukan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Deny Hidayati dalam pemaparannya terkait Hasil Kajian Rencana Aksi Nasional untuk Desain Kebijakan Inklusif Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Indonesia di Kantor LIPI, Jakarta, Rabu.
Sebagai kelompok yang rentan terpengaruh perubahan iklim, Deny mengatakan bahwa masyarakat pesisir perlu mendapatkan peningkatan kapasitas dan ketahanan untuk adaptasi perubahan iklim.
Kajian itu diluncurkan oleh Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI yang bekerja sama dengan Kantor UNESCO di Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada.
Kajian tersebut menggunakan Kerangka Analisis UNESCO untuk Perumusan Kebijakan Inklusif.
Sebagai salah satu wujud inklusivitas pada RAN-API, LIPI dan lembaga terkait yang melakukan penelitian itu merekomendasikan pelibatan semua kelompok masyarakat pesisir termasuk kelompok rentan.
Rekomendasi lain adalah pentingnya kesadaran publik dan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir, pentingnya memperkuat peran masyarakat pesisir termasuk kelompok rentan dalam perencanan dan implementasi kebijakan, program dan kegiatan adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.
Kemudian, hasil kajian itu juga menekankan pentingnya membangun sarana dan prasarana untuk resiliensi desa pesisir yang didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir dan dapat diakses oleh penduduk miskin dan kelompok rentan lain.
Selanjutnya, kajian itu juga menggarisbawahi pentingnya mengalokasikan anggaran publik dan melakukan kajian untuk mendukung adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya pesisir berkelanjutan.
Deny yang juga koordinator kegiatan peluncuran itu mengatakan kelompok rentan itu yang terkendala kondisi fisik dan kesehatan seperti ibu hamil, manula, penyandang serta kelompok rentan karena masalah ekonomi seperti masyarakat miskin.
Kepala Sekretariat RAN API Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Putra Dwitama mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan kaji ulang RAN API untuk mengakomodasi lebih banyak kebutuhan lokal atau daerah.
Dia mengatakan pada RAN API sebelumnya, inklusivitas dan masalah gender belum banyak mengambil proporsi pada rencana aksi sebelumnya karena hanya disisipkan.
Menurut dia, inklusivitas dan kesetaraan gender memang harus tertanam di seluruh strategi adaptasi perubahan iklim bukan terpisah.
Ia menambahkan hasil kajian dari LIPI akan menjadi salah satu bahan input yang akan ditindaklanjuti oleh pihaknya untuk menyelesaikan pedoman RAN API ke depan.
***3***
Baca juga: LIPI: pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim minim
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
