Jakarta, 9/1 (Antara) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mempercayakan penanganan insiden teror bom molotov di kediaman dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke aparat kepolisian dan masayrakat tidak perlu berspekulasi.
"Jadi jangan kita ributkan, ada saja orang-orang setiap saat seperti itu. Kita (Pemerintah) tinggal mengusut, polisi sudah 'nangkep', sudah ada identifikasi manusianya siapa, kejar, tangkap, diproses latar belakangnya apa," kata Wiranto usai mengikuti rapat terbatas rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu.
Wiranto mengatakan seluruh pihak harus dapat menjaga keamanan di Indonesia, khususnya dalam kurun waktu tiga bulan menjelang Pemilihan Umum 2019 pada April mendatang.
"Intinya kita tidak ingin menjelang Pemilu itu, kita kan kurang tiga bulan lagi, untuk membuat masyarakat resah, membuat masyarakat terancam. Itu dari mana pun, dari siapa pun, kita sedapat mungkin sudah dapat menangkalnya. Itu yang penting," tambahnya.
Wiranto juga telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan deteksi dini dan analisa indikasi terkait potensi aksi teror yang bisa muncul, khususnya menjelang pesta demokrasi di Indonesia.
"Teror itu kan untuk membuat tidak aman, itu yang kita cegah. Oleh karena itu BNPT, kepolisian selalu melakukan deteksi dini, melakukan suatu analisa indikasi seperti itu," ujarnya.
Sebelumnya, teror bom molotov terjadi di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Bekasi, Jawa Barat dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019
