Pemimpin pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi pada Senin membahas serangan pemberontak terhadap polisi, dengan panglima militer dalam pertemuan yang jarang digelar. Dalam pertemuan itu, pemerintahannya meminta angkatan bersenjata untuk menghacurkan pemberontak.
Knut Ostby, kepala perwakilan PBB, dalam sebuah pernyataan mengatakan "sangat mengkhawatirkan situasinya" dan meminta "semua pihak menjamin keamanan seluruh warga sipil" dan menghormati hak asasi manusia.
"Tuan Ostby lebih lanjut meminta semua pihak meningkatkan upaya guna mencapai solusi perdamaian terhadap masalah itu dan memastikan akses kemanusiaan terhadap semua warga yang terdampak kekerasan," kata PBB dalam sebuah pernyataan.
Pasukan Arakan menginginkan otonomi yang lebih besar untuk negara bagian Rakhine, wilayah yang sebagian besar dihuni etnis Rakhine yang mayoritas memeluk agama Buddha.
Milter sempat menggelar operasi penumpasan di negara bagian Rakhine pada 2017 setelah serangan Muslim Rohingnya. Operasi itu membuat ribuan etnis Rohingnya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Dalam pertemuan pada Senin antara para petinggi pemerintah dan militer, kantor Presiden Win Myint mengatakan pihaknya telah menginstruksikan militer untuk "menghancurkan teroris," kata juru bicara pemeritah dalam konferensi pers.
Meskipun Suu Kyi dilarang menjadi presiden oleh konstitusi yang disahkan militer, presiden Myanmar sendiri merupakan pendukung Suu Kyi. Suu Kyi bahkan dianggap sebagai pemimpin de facto pemerintah sipil, walaupun militer masih bertanggung jawab atas keamanan.
Serangan Pasukan Arakan terhadap empat pos polisi telah menewaskan 13 personel kepolisian dan melukai sembilan lain saat Myanmar merayakan Hari Kemerdekaan, lapor media pemerintah.
Juru bicara Pasukan Arakan di luar Myanmar pekan lalu mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok itu menyerang pasukan keamanan sebagai tanggapan atas operasi militer yang luas di wilayah utara negara bagian Rakhine yang juga membidik warga sipil.
Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada Senin mengatakan bahwa 4,500 orang berlindung di kuil dan tempat publik setelah mengungsi akibat bentrokan sebulan terakhir.
Pemerintah Myanmar telah memerangi sejumlah upaya otonomi yang digalang etnis minoritas sejak baru merdeka dari pendudukan Inggris pada 1948, dengan beberapa diselesaikan melalui perjanjian gencatan senjata.
Penyunting: I Wayan Yoga H
(T.KR-IWY/A/KR-IWY/A/M016) 09-01-2019 18:07:51
Pewarta: Antara/Reuters
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2019
