Kaisiepo: perbatasan RI-PNG Harus Ditata Jadi Beranda NKRI

Jayapura (ANTARA News) - Mantan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo, menegaskan bahwa pemerintah harus menata wilayah perbatasan RI dengan Papua Nugini (PNG) menjadi beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi kesejahteraan rakyat. "Kalau dulu, wilayah perbatasan itu dipandang sebagai halaman belakang Indonesia, kini pandangan itu harus diubah menjadi beranda atau halaman depan Indonesia Raya," kata Manuel Kaisiepo secara khusus kepada ANTARA News di Jayapura, Rabu. Untuk itu, menurut dia, wilayah perbatasan harus ditangani dan ditata secara serius dari berbagai aspek antara lain,aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Penataan wilayah perbatasan itu tidak saja antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan PNG, Australia dan negara-negara di kawasan Pasifik lainnya, tetapi juga perbatasan provinsi-provinsi lain di Indonesia dengan negara tetangga. Kelemahan penataan wilayah perbatasan Indonesia selama ini, menurut dia, adalah tidak adanya satu badan khusus di tingkat nasional maupun daerah untuk menangani perbatasan itu sendiri. Dengan demikian, setiap instansi atau departemen melakukan kegiatan di perbatasan secara sendiri-sendiri dan sporadis serta koordinasinya pun tidak berjalan dengan baik. Pendekatan kita di perbatasan, lanjutnya masih didominasi dari segi keamanan dan yang berperan di sana adalah aparat keamanan, TNI maupun Polri. Hal ini tetap penting tetapi harus ditambah lagi aspek lain yaitu bidang ekonomi karena realitas membuktikan bahwa telah terjadi kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang bermukim di tapal batas itu dengan saudara-saudara di negara tetangga yang jarak pemukimannya pun mungkin hanya satu hingga dua meter saja. Pendekatan keamanan di perbatasan, lanjut Manuel Kaisiepo, harus diimbangi juga dengan pendekatan kesejahteraan. Pemerintah pada beberapa tahun terakhir ini sudah memikirkan hal ini. "Tetapi ,kita harus kembali kepada persoalan pengorganisasian penanganan masalah perbatasan ini yang belum berjalan baik, karena belum ada badan khusus yang menangani perbatasan itu," katanya. Banyak daerah di Indonesia ini berbatasan dengan negara tetangga dengan problem masing-masing daerah yang berbeda, ada daerah perbatasan yang punya masalah berat di bidang politik, dan ada pula di bidang ekonomi, semua ini harus ditangani secara sungguh-sungguh. Menyadari akan hal ini, maka pemerintah harus segera membentuk badan khusus di tingkat pusat dan daerah untuk menangani berbagai persoalan perbatasan di setiap daerah perbatasan yang memiliki karakteristik masing-masing, katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007