• Beranda
  • Berita
  • Perhutanan Sosial perlu pendampingan agar sejahterakan masyarakat

Perhutanan Sosial perlu pendampingan agar sejahterakan masyarakat

15 Januari 2019 15:57 WIB
Perhutanan Sosial perlu pendampingan agar sejahterakan masyarakat
Para pembicara dalam diskusi dan peluncuran buku "Lima Hutan, Satu Cerita" karya Tosca Santoso tentang program Perhutanan Sosial di Jakarta, Selasa (15/1/2018/9) (ANTARA/Desi Purnamawati)
Jakarta  (ANTARA News) - Program Perhutanan Sosial perlu tiga hal agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pendampingan, permodalan dan pemasaran.

"Tidak mungkin kalau tanpa tiga hal ini," kata Ketua Tim Perhutanan Sosial Perhutani Amas Wijaya saat menjadi pembicara dalam diskusi dan peluncuran buku "Lima Hutan, Satu Cerita" tentang perhutanan sosial yang ditulis Tosca Santoso di Jakarta, Selasa.

Amas mencontohkan, cukup banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa petani mau melakukan budidaya tapi tidak berhasil karena tanpa ada tiga hal tersebut.

Seperti budidaya pohon jarak yang sempat menjadi tren karena dianggap mempunyai nilai jual tinggi jika diproduksi sebagai minyak, namun karena tidak ada jalur pemasaran maka petani tidak lagi membudidayakan.

Menurut Amas, ada 105 titik perhutanan sosial di kawasan Perhutani namun belum semua mendapatkan pendampingan.

"Perhutanan sosial itu perlu pendampingan, permodalan dan pemasaran. Saya pikir ini bisa berubah dengan melibatkan pihak swasta. Ini menjadi tugas kita bersama," tambah dia.

Selain itu, menurut Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Program Perhutanan Sosial juga harus tepat sasaran dan tepat objek.

"Tepat sasaran, tepat objek itu penting karena itu usulan masyarakat. Bukan tiba-tiba lahan ini menjadi perhutanan sosial. Ini menurut saya penting untuk membuat suatu contoh keberhasilan," tambah Dewi yang juga menjadi salah seorang pembicara.

Di samping itu, menurut Dewi, Konsorsium Pembaruan Agraria setuju dengan perhutanan sosial di hutan produktif.

"Jangan sampai antara gerakan Perhutanan Sosial dengan gerakan Reforma Agraria terjadi tumpang tindih," katanya.

Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Apik Karyana mengatakan, KLHK mengalokasikan 70 persen anggaran sebagai upaya percepatan program Perhutanan Sosial.

Tosca Santoso, jurnalis, pegiat lingkungan yang juga anggota Dewan Pengawas LKBN Antara meluncurkan buku "Lima Hutan, Satu Cerita" yang mengisahkan tentang sukses program Perhutanan Sosial di lima hutan di Indonesia.

Buku tersebut merupakan inisiatif Tosca yang dipersembahkan untuk percepatan program Perhutanan Sosial. 

Pemerintah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare untuk perhutanan sosial. Hingga akhir 2018, baru 2,5 juta hektare yang terealisasi.
 
Baca juga: Tosca Santoso luncurkan buku percepat perhutanan sosial
Baca juga: Koalisi: gunakan dana reboisasi untuk biayai perhutanan sosial
 

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019