Besaran gaji tersebut dinilai kurang layak bagi seorang kepala daerah sehingga dianggap menjadi salah satu faktor yang membuat kepala daerah melakukan korupsi.
"Perlu ada langkah yang kongkrit dan praktis untuk cegah korupsi. Bagaimana gubernur gaji Rp8 juta mengelola Provinsi Jateng yang lebih besar dari Malaysia dan APBD lebih besar," ujar Prabowo ketika membahas amplop B untuk topik korupsi.
Gaji gubernur, wakil gubernur dan kepala daerah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.
Dari Kepres No.68 tahun 2001 tersebut, gaji dari Kepala Daerah Tingkat satu atau Gubernur sebesar Rp3 juta. Sementara untuk tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres No.59 tahun 2003, tunjangan jabatan seorang Gubernur sekitar Rp 5,4 juta.
Dari aturan tersebut, total gaji yang diterima Gubernur mencapai Rp8,4 juta. Namun di luar aturan gaji tersebut, gubernur mendapatkan dana operasional yang besarannya tergantung dari pendapatan asli daerah.
Misalnya untuk Gubernur DKI Jakarta, dana operasional pada bulan Juli-Oktober 2017 sebesar Rp1 miliar perbulan. Besaran dana operasional tersebut dapat berubah tergantung dari pendapatan asli daerah masing-masing. Sedangkan untuk gaji pokok wakil gubernur sekitar Rp2,4 juta dan tunjangan sebesar Rp4,32 juta sehingga total gaji yang diterima wakil gubernur setiap bulan sebesar Rp6,72 juta.
Dalam pernyataannya, Prabowo juga membandingkan Jawa Tengah yang disebutnya lebih besar dari negara Malaysia. Pencarian melalui Google menyebutkan bahwa luas daerah Jawa Tengah 32.801 kilometer persegi sedangkan luas negara Malaysia 330.803 kilometer persegi.
Referensi:
Cek fakta: Ganjar berharap gaji kepala daerah "single income"
Cek fakta: Dibilang berpenghasilan tertinggi, Ahok anggap Fitra lucu
Pewarta: Tim JACX
Editor: Panca Hari Prabowo
Copyright © ANTARA 2019
