Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden petahana Joko Widodo membantah ada konflik kepentingan di jajaran menteri-menterinya dalam menentukan kebijakan pemerintah.
"Kalau memang ada, dan Bapak (Prabowo) memiliki bukti-bukti yang kuat, ya jalankan saja mekanisme hukum. Dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke Kejaksaan kalau memang ada buktinya," kata Jokowi menanggapi pertanyaan capres Prabowo Subianto dalam debat capres di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis malam.
Dalam sesi tanya-jawab antarpasangan calon tersebut, Prabowo menanyakan pendapat Jokowi terkait adanya dugaan korupsi dan konflik kepentingan yang dilakukan jajaran menteri, khususnya terkait kebijakan impor pangan.
"Apakah Bapak (Jokowi) bisa menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk Bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama impor beras, gula dan komoditas yang dirasakan merugikan petani-petani kita?" tanya Prabowo kepada Jokowi.
Jokowi menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki beban masa lalu, sehingga dia bisa dengan nyaman memberikan perintah kepada anak buahnya dalam bekerja.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun mengutarakan kebijakan Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu contoh untuk meminimalkan korupsi, khususnya dalam hal perijinan usaha.
"Dengan OSS ini, yang dulunya kalau orang ingin mencari izin, sembilan izin sampai bertahun-tahun - bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun; izin sekarang, Bapak sebagai pengusaha, Pak Sandi sebagai pengusaha, datang ke OSS. Dicoba, Bapak datang, Bapak tunggu dua jam, izin-izin akan keluar dan Bapak bisa langsung memulai usaha," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi-Amin: kami tidak punya "potongan" diktator
Baca juga: Prabowo pertanyakan penyerahan jabatan penting pada anggota parpol
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
