Pemerintah terus normalisasi sungai di Bima, cegah banjir besar

19 Januari 2019 10:09 WIB

Upaya normalisasi salah satu sungai di Bima, NTB oleh Kementerian PUPR. (ANTARA News/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Penghijauan memang harus, tetapi dampaknya baru akan terasa 15-20 tahun yang akan datang...

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan pelebaran Sungai Padolo dan Melayu yang melewati Kota Bima dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka mencegah terulangnya banjir besar.

"Penghijauan memang harus, tetapi dampaknya baru akan terasa 15-20 tahun yang akan datang. Kami ingin dalam waktu dekat tidak terjadi lagi banjir," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima Antaranews.com, di Jakarta, Sabtu.

Menteri PUPR menjelaskan bahwa perubahan iklim menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pergeseran dan perubahan masa musim hujan dan kemarau, perubahan temperatur, cuaca, serta pola hujan cenderung durasinya lebih pendek, dan kadang dengan intensitas yang tinggi, mudah mengakibatkan banjir.

Normalisasi sungai dilakukan untuk peningkatan kondisi sungai dan pengendalian daya rusaknya antara lain melalui perkuatan tebing sungai, perbaikan dan pemasangan bronjong.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Asdin Julaidy mengatakan, prioritas normalisasi sungai dilakukan pada lokasi sungai yang melewati permukiman dan persawahan, yakni Sungai Padolo dan Melayu. Normalisasi sungai dilakukan dengan memperlebar sungai dari sekitar delapan meter menjadi 25 meter sepanjang 8 km. Selain itu dilakukan pengerukan sedimen sehingga kapasitasnya bertambah.

"Untuk normalisasi Sungai Padolo sudah dilakukan sejak 2016 dengan total anggaran Rp75 miliar. Sementara untuk selanjutnya akan dilakukan normalisasi pada Sungai Melayu dengan panjang penanganan 15 km," ujar Asdin.

Menurutnya, anggaran yang disiapkan sebesar Rp6,5 miliar sambil menunggu rencana dana loan sebesar Rp 235 miliar untuk keseluruhan normalisasi 15 sungai di Bima.

Asdin mengungkapkan, banjir bandang yang melanda Kota Bima pada 2016 lalu disebabkan oleh berkurangnya hutan di wilayah hulu dan terjadinya penyempitan serta sedimentasi di hilir sungai akibat semakin banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai. Selain itu, sampah juga menjadi salah satu penyebab air sungai meluap ke kota tersebut.

Baca juga: Kementerian PUPR targetkan layanan air bersih 76,2 persen di 2019