Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melalui anggotanya memberikan kontribusi 394.686 unit rumah atau 40 persen dari program pembangunan sejuta rumah yang menjadi target pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.Butuh sejumlah terobosan untuk meningkatkan produksi rumah di 2019
"Capaian itu terdiri dari rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 214.686 unit dan rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp200 juta hingga Rp300 juta sebanyak 180.000 unit," kata Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Realisasi pembangunan rumah REI ini meningkat dibandingkan capaian pada 2017 dengan total sebanyak 376. 290 unit, yang terdiri dari rumah bersubsidi untuk MBR sebanyak 206.290 unit dan rumah komersial (nonsubsidi) sebanyak 170.000 unit.
Soelaeman mengungkapkan jumlah rumah yang terbangun sepanjang 2018 tersebut belum termasuk rumah komersial di segmen menengah atas di Jabodetabek dan kota-kota besar di seluruh Indonesia yang mayoritas memang dibangun oleh pengembang anggota REI.
Dia mengakui, pendataan rumah-rumah komersial (nonsubsidi) terutama di daerah memang mengalami kendala karena pengembang belum memberikan laporan pembangunan kepada Sekretariat DPP REI.
"Meski begitu, dengan angka 394.686 unit rumah terbangun di 2018 itu saja sudah menunjukkan bahwa kontribusi REI dalam Program Sejuta Rumah sepanjang 2018 hampir mencapai 40 persen dari realisasi keseluruhan Program Sejuta Rumah yang dilaporkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 1.132.621 unit," ungkap Soelaeman.
Di 2018, Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi dua daerah dengan pembangunan rumah bersubsidi terbanyak, masing-masing 31.858 unit dan 29.653 unit. Disusul Sumatera Selatan, Banten, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Meski pemerintah sudah melakukan banyak terobosan untuk mendorong pembangunan rumah bersubsidi, dia menyebutkan masih banyak persoalan di lapangan yang menghambat pasokan rumah rakyat, terutama kendala perizinan dan ketersediaan lahan di daerah.
Pemerintah pusat sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan seperti PP 64 tahun 2016, namun diakui kondisi di mayoritas daerah belum banyak berubah.
"Masalah klasik lain adalah harga lahan untuk rumah MBR yang terus meningkat, sehingga untuk mengimbangi harga lahan yang mahal, REI berharap adanya kenaikan harga rumah bersubsidi," papar Soelaeman.
REI juga berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkrit terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil.
Merujuk riset yang dilakukan Universitas Indonesia (UI), sedikitnya ada 174 industri ikutan yang dipengaruhi kondisi sektor properti.
Sementara mengenai target pembangunan rumah di 2019, menurut dia, REI tahun ini akan membangun sekitar 430.000 unit rumah yang terdiri dari 230.000 unit rumah bersubsidi dan 200.000 unit rumah komersial bawah dengan kisaran harga Rp200 juta hingga Rp300 juta per unit.
"Selain rumah bersubsidi, tahun ini kami akan genjot juga pembangunan rumah komersial bawah dengan harga di bawah Rp 300 jutaan yang menyasar kelompok milenial. Asalkan tidak ada kebijakan yang menganggu pasar, kami yakin target tahun ini dapat tercapai, terlebih melihat kebutuhan masyarakat yang besar di kedua segmen tersebut," ujar pengembang sekaligus urban planner yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden FIABCI (Federasi Realestat Internasional) Asia Pasifik itu.
Berdasarkan data PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan), dari total 11.568 pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia, sekitar 5.014 pengembang diantaranya adalah pengembang REI.
Sehingga pihaknya cukup percaya diri menyebut bahwa REI adalah asosiasi pengembang tertua dan asosiasi pengembang rumah rakyat terbesar di seluruh Indonesia.
Soelaeman mengatakan ada beberapa usulan terobosan yang masih perlu dilakukan pemerintah guna memastikan pembangunan rumah rakyat berjalan optimal, diantaranya perpajakan untuk rumah MBR. Dimana untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat, REI memperjuangkan adanya relaksasi dibidang perpajakan bagi rumah MBR.
Sehingga rumah-rumah yang dijual maksimal 20 persen di atas batasan harga jual (plafon) rumah subsidi FLPP, tidak perlu dikenakan PPN 10 persen dari nilainya. Namun cukup dikenakan atas selisihnya terhadap harga jual rumah yang ditentukan.
Terobosan berikutnya penyediaan rumah bagi ASN maupun prajurit TNI/Polri. Dalam dua tahun terakhir ini, ungkap Eman, REI sudah menjalin kerjasama dengan PT Taspen, Jamkrindo, Kementerian Pertahanan, dan Korpri. Ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyediaan rumah bagi ASN,
TNI/Polri.
"Kami berharap akan ada terobosan kebijakan dari pemerintah, yang membuat REI dapat bergerak lebih cepat lagi untuk menyediakan rumah bagi para abdi negeri," ujar Soelaeman.
Baca juga: Pemerintah implementasikan hunian ASN dan TNI/Polri
Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
