Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil mengatakan permasalahan sertifikat tanah banyak menghambat program pembangunan nasional....karena banyak permasalahan terkait pembebasan lahan, proyek-proyek tersebut sulit untuk dilaksanakan
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa saat ini Indonesia seharusnya bisa selangkah lebih maju, apabila banyak permasalahan dapat diselesaikan.
"Dikarenakan banyak masalah yang tidak terselesaikan, maka banyak program pemerintah yang tidak jalan," ujarnya.
Sofyan A Djalil mengibaratkan bahwa masalah tersebut seperti benang kusut yang sulit diuraikan. "Termasuk pertanahan," ujarnya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkomitmen untuk terus membantu menyelesaikan sertifikasi tanah-tanah di seluruh Indonesia. Tidak hanya tanah milik masyarakat, namun juga tanah milik instansi dan lembaga.
Hal tersebut diterjemahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Dewan Da'wah Indonesia.
"Kontrak pembangunan jalan tol, sudah dimulai sejak tahun 2003. Namun, karena banyak permasalahan terkait pembebasan lahan, proyek-proyek tersebut sulit untuk dilaksanakan," ujar Sofyan A. Djalil mencontohkan.
Ia melanjutkan berkat pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2012, kini proyek pembangunan jalan tol sudah banyak yang rampung.
Selain itu Kementerian ATR/BPN juga saat ini sedang giat mendaftarkan sertifikat tanah-tanah wakaf di seluruh Indonesia. Sofyan A Djalil mengutarakan bahwa hal ini sudah ditargetkan oleh Presiden agar seluruh tanah wakaf disertifikasi di seluruh Indonesia.
"Ini sudah menjadi tugas utama kami agar menyertifikatkan tanah wakaf di seluruh Indonesia. Dalam dua tahun ini juga, kami sudah menerbitkan jutaan sertifikat," kata Sofyan A. Djalil.
Sofyan A Djalil menambahkan bahwa dalam tiga tahun terakhir Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 16 juta bidang tanah, yang sebagian besar telah berhasil diterbitkan sertifikatnya. "Kini kami lebih baik," ujar Sofyan A. Djalil.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Atok Urrahman mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran dalam menyukseskan kegiatan pengadaan tanah. "Pada kesempatan ini izinkan kami memberikan penghargaan kepada Ibu Arie Yuriwin, selaku Dirjen Pengadaan Tanah, karena banyak membantu kami menyelesaikan permasalahan terkait pengadaan tanah," ujar Atok Urrohman.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Da'wah Islamiyah, Mohammad Siddik mengatakan bahwa peran Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan program penyertifikatan tanah sangat ditunggu oleh masyarakat. "Untuk itu, saya minta bantuan Kementerian ATR/BPN agar menyelesaikan pensertifikatan tanah-tanah wakaf," katanya.
Baca juga: Menteri Agraria sebut pajak terutang percepat realisasi sertifikasi tanah
Baca juga: Sofyan Djalil berharap sertifikasi lahan capai tujuh juta bidang pada 2018
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
