"Basically pemerintah itu akan bekerja secara profesional dan kredibel sehingga itu perlu TNI menyampaikan pada masyarakat karena TNI-Polri punya mata dan kuping di daerah," tutur Luhut Binsar Pandjaitan di Auditorium STIK, Jakarta, Selasa.
Pemerintah selalu menyampaikan berita disertai data-data yang benar untuk menyangkal hoaks, tetapi adanya bantuan TNI-Polri akan cukup membantu.
Untuk itu, menurut dia, dalam rapim itu diberikan penjelasan secara berjenjang ke bawah agar rakyat jangan dibodohi orang-orang yang memiliki ambisi tertentu.
Ia mencontohkan informasi soal Tanah Air akan runtuh tentu merupakan hoaks karena TNI-Polri kuat dalam menjaga keamanan dari dalam dan luar.
"Dan tidak benar juga kalau kita punya hutang berlebihan. Tidak benar PKI ada isu di sana sini, itu tidak benar. Tidak benar juga ada kriminalisasi ulama," kata Luhut.
Selain itu, Luhut pun menyampaikan pencapaian yang diraih pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi seperti pembangunan infrastruktur.
Rapat pimpinan TNI-Polri yang mengambil tema "Dilandasi Profesionalitas, Soliditas dan Netralitas, TNI-POLRI Bersinergi Mengamankan Pemilu 2019 dan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI" itu digelar tertutup.
Sebelum Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Menkopolhukam Wiranto juga hadir dalam kegiatan itu.
Baca juga: KPU sampaikan perkembangan tahapan pemilu di rapim TNI-Polri
Baca juga: Mendagri: Tidak ada alasan pemilu serentak ditunda
Baca juga: Pimpinan TNI-Polri membahas pengamanan Pemilu 2019
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
