CIPS: serapan jagung Bulog akan optimal tanpa HPP

29 Januari 2019 19:55 WIB

Petani memanen jagung di Panyileukan, Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/12/2018). Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi jagung dalam lima tahun terakhir meningkat rata-rata 12,49 persen per tahun yang artinya pada 2018 ini produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta ton pipilan kering (PK). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/kye. 

HPP jagung sebesar Rp3.150 per kilogram akan mempersulit penyerapan karena harga di pasaran sudah lebih tinggi dari HPP.

Jakarta (ANTARA News) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai penyerapan jagung oleh Bulog akan lebih optimal tanpa diberlakukannya Harga Pokok Penjualan (HPP).

Ilman melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa HPP jagung sebesar Rp3.150 per kilogram akan mempersulit penyerapan karena harga di pasaran sudah lebih tinggi dari HPP.

Hal ini juga dinilai akan membuat petani lebih memilih menjual hasil panennya ke tengkulak yang menawarkan harga lebih tinggi dari HPP. Walaupun begitu, petani juga tetap tidak akan untung karena hanya memiliki sedikit pilihan untuk menjual hasil panennya.

"Kemungkinan petani memutuskan menjual hasil panennya ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu pasokan dan stabilitas harga jagung di pasaran," katanya.

Menurut dia, target serapan jagung sebanyak 250.000 ton oleh Bulog dikhawatirkan tidak tercapai karena HPP yang justru menghambat penyerapan jagung dari petani.

Untuk itu, ia menyarankan sebaiknya pemerintah tidak berfokus untuk mematok harga jual beli. Pemerintah sebaiknya perlu meninjau ulang, bahkan mencabut skema HPP agar target serapan jagung bisa tepenuhi.

Selain itu, Bulog disarankan menyediakan gudang sesuai standar untuk penyimpanan jagung ke dalam tiga level sebagaimana yang dilakukan untuk beras.

Penyediaan gudang terstandar tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas jagung dan juga untuk menyesuaikan kondisi pusat produksi jagung yang tersebar dalam skala keekonomian yang juga beragam.

Kementerian Pertanian juga diharapkan mendorong kepala daerah bersama dengan koperasi desa atau petani jagung untuk membangun gudang sendiri. Hal ini akan berdampak positif karena sedari awal, hasil pasca panen dapat dijaga kualitasnya untuk menjamin harga yang tidak terlalu rendah.

Dengan memastikan bahwa kualitas jagung dari petani sudah sangat baik, pemerintah tidak perlu lagi mengatur harga lewat penerapan HPP.

Pembangunan gudang di sentra produksi yang dikelola oleh pemda beserta dengan koperasi petani jagung di masing-masing tempat, diharapkan meningkatkan kualitas jagung yang dan bernilai jual tinggi.

"Apabila kondisi tersebut sudah tercapai, peran HPP tidak diperlukan lagi, karena petani bisa mendapatkan margin dari penjualan jagung dengan kualitas yang lebih baik," kata Ilman.