Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyebut isu penutupan Taman Nasional (TN) Komodo tidak relevan bagi pengembangan industri pariwisata.Maka untuk solusi jangka pendek, tidak akan ada penutupan karena kewenangan untuk itu ada di Pemerintah pusat,
"Tidak relevan, sebagaimana disampaikan Pak (Wapres) JK," kata Menpar Arief Yahya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakannya sikapnya dengan jelas terkait usulan penutupan TN Komodo yang dianggapnya tidak relevan.
Di samping itu industri pariwisata pun menolak dan keberatan dengan rencana menutup sementara TN Komodo guna meningkatkan jumlah populasi rusa yang menjadi makanan utama komodo.
"Jadi gini di dalam bisnis terutama 'service' kepastian jadi hal utama. Kalau ada isu ditutup travel agent dan travel operatour tidak ada yang berani bergerak. Mengerti enggak itu? Karena kalau dia bergerak mengiklankan ujug-ujug ditutup gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Itu untuk ditutup," katanya.
Ia menegaskan betapa pelaku industri pariwisata sangat membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya sehingga isu penutupan destinasi jelas akan menganggu kinerja sektor pariwisata secara langsung.
"Untuk dinaikkan yang tadinya setara dengan 10 dolar AS jadi 500 dolar AS. Kamu jadi travel agent travel operatour berani enggak jual ke orang lain? Enggak berani," katanya.
Hal itu kata dia berpotensi akan berdampak luas terhadap keberlangsungan industri pariwisata.
"Lalu apa yang terjadi, industri berhenti," katanya.
Ia menegaskan isu kelestarian dan konservasi bukan masalah namun kepastian justru lebih utama.
"Itu tak ada masalah, tetapi kepastian yang lebih penting, kapan penjadwalan dan sebagainya tidak serta merta kita ngomong tarif akan dinaikkan 50 kali, tiba-tiba ditutup, besok apa lagi? Tidak boleh, di dalam industri tidak boleh ada ketidakpastian," katanya.
Maka untuk solusi jangka pendek, Menpar menegaskan tidak akan ada penutupan karena kewenangan untuk itu ada di Pemerintah pusat,
"Tidak akan ditutup dan kewenangan taman nasional itu ada di mana? Ada di pusat," katanya.
Pihaknya mengaku sudah menerima undangan dari Menteri LHK dan Pemprov NTT untuk melakukan pertemuan membahas persoalan tersebut.
Menpar menegaskan TN Komodo harus tetap menjadi aset pariwisata Indonesia dengan tanpa mengabaikan isu kelestarian di dalamnya.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
