"Pelaksanaan program harus berorientasi pada outcome bukan output sehingga bukan pada banyak kegiatan tapi bagaimana program dapat memberikan dampak positif yang maksimal kepada masyarakat," kata Mensos di Jakarta, Jumat.
Mensos mengatakan hal tersebut pada Rapat koordinasi evaluasi program kesejahteraan sosial tahun 2018 yang dihadiri para pejabat di jajaran Kementerian Sosial dan unit teknis serta kepala dinas sosial.
Dia menilai dalam pelaksanaan program dan capaian serta serapan anggaran, ada kemajuan yang sangat positif. Walau tingkat serapan anggaran sangat baik, namun ke depan perlu didorong lebih baik lagi.
"Saya berharap kita terus perteguh komitmen kita dalam mengemban amanah birokrasi sehingga dapat terwujud birokrasi yang bersih dan melayani, berkinerja serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Saya juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan, kinerja dan akuntabilitas sehingga bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi," tambah dia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan, anggaran 2018 sebesar Rp43,3 triliun dengan realisasi mencapai Rp41,2 triliun.
Pengurangan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas Kementerian Sosial lewat sejumlah program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Kedua program tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan hingga 9,66 persen. Pemerintah bertekad angka kemiskinan terus menurun hingga mencapai 9,5 persen pada 2019.
Baca juga: Mensos akan tingkatkan lagi dana PKH pada 2020
Baca juga: Sistem offline dikembangkan permudah bansos di daerah terpencil
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
