"KPM BPNT itu membelanjakan sendiri uangnya ke e-warong, sehingga menurut pandangan saya, jika ada laporan bahwa dia membeli beras yang jelek, kalo e-warong itu tidak menyediakan beras yang baik, maka tidak usah dibeli, cari di e-warong lain untuk membeli," kata Mensos di Jakarta, Jumat.
Mensos mengatakan hal tersebut usai memberikan arahan pada rapat koordinasi evaluasi program kesejahteraan sosial tahun 2018 yang dihadiri para pejabat serta jajaran di Kementerian Sosial.
Dia mengatakan, pada program BPNT, KPM mendapatkan Rp110 ribu setiap bulan yang ditransfer ke rekeningnya dari pemerintah. Dari uang tersebut KPM dapat membelanjakan di e-warong berupa beras dan telur.
Bahkan menurut survei Mikrosave yang bekerjasama dengan Kemensos, tingkat kepuasan KPM terhadap program BPNT mencapai 96 persen, tambah Agus.
Jika masih ditemukan beras berkualitas jelek di e-warong maka KPM dapat menentukan sendiri keputusan untuk membeli ataupun tidak membeli. "Tetap yang menjadi penentu adalah KPM, dia harus tahu mana beras yang baik atau yang jelek, sehingga yang jelek tidak usah dibeli," kata Mensos.
Bahkan untuk memastikan program bansos berjalan dengan baik, Kemensos juga menggandeng kepolisian untuk bersama-sama melakukan pengawasan.
"Kami sudah MoU dengan Kepolisian, dan pihak Kepolisian sudah kami beritahukan mana saja yang rentan terhadap penyelewengan, dan mereka akan masuk, tapi saya yakin jumlahnya sangat kecil, karena tingkat kepuasaan KPM terhadap BPNT sudah tinggi, mencapai 96 persen," katanya.
Saat ini 10 juta KPM mendapatkan BPNT dan akan terus didorong hingga mencapai 15,6 juta KPM.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
