"Jadi (besarnya dampak banjir) yang pertama karena alih fungsi lahan dan yang kedua adalah tambang dan galian," katanya di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat, dalam rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor.
"Dan saya kira ada banyak pakar di Sulsel. Ada banyak perguruan tinggi yang memiliki kapasitas untuk bisa membantu Pemerintah Provinsi sehingga banjir tidak menimbulkan kerugian yang besar," ia menambahkan.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam upaya mitigasi dan antisipasi bencana.
"Pendekatan kearifan lokal penting, pada teori tentang sosiologi dan morfologi, sehingga tidak ada resistensi pada masyarakat, karena kita hadapi masyarakat kita yang harus kita bimbing. Agar mereka tidak kehilangan mata pencarian dan ekosistem," kata Doni, yang tinggal di Makassar dan Kabupaten Maros tahun 2006-2008.
Guna mencegah dan menekan dampak banjir di Sulawesi Selatan pada masa mendatang, pemerintah antara lain menjalankan program revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah dipercaya untuk memimpin Satuan Tugas Revitalisasi DAS Jeneberang di Kabupaten Gowa setelah bencana banjir besar melanda wilayah tersebut pada 22 Januari 2019.
Dia akan menjalankan tugas didampingi Pangdam XIV Hasanuddin dan Polda Sulawesi Selaatan serta instansi terkait seperti Dinas Kehutan, Dinas Sumber Daya Alam dan Balai Besar Pengendali dan DAS-HL.
"Bagaimana tim ini bekerja, ada survei selama sebulan untuk mencari data dan melihat, kemudian akan disupervisi oleh pusat," kata Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat tersebut.
Baca juga:
BNPB: Kawasan konservasi di Sulawesi Selatan perlu ditata
BNPB catat 69 meninggal akibat banjir di Sulsel
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
