Adapun, 253 sertifikat wakaf yang dibagikan tersebut merupakan bagian dari 7.700 sertifikat wakaf yang diberikan di Provinsi Jawa Timur.
"Kenapa sertifikat ini diberikan dan dipercepat, baik untuk masjid, tempat pendidikan, mushalla, dan pondok pesantren. Karena setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, pergi ke daerah, suara yang masuk ke telinga saya adalah sengketa lahan," ujar Jokowi di Ngawi, Jumat.
Menurut dia, pemberian sertifikat untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan tersebut dilakukan di seluruh provinsi Indonesia. Sebab, Presiden tak ingin ada lagi sengketa tanah di rumah ibadah.
Dalam kesempatan tersebut Presiden juga mengapresiasi upaya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bekerja keras memberikan sertifikat wakaf maupun sertifikat tanah untuk rakyat.
Sehingga pemilik tanah memiliki bukti hukum yang kuat guna menghindari sengketa tanah yang kerap terjadi di masyarakat.
Jokowi menyampaikan selama tahun 2017, lembaga terkait telah menyelesaikan sebanyak 5,1 juta sertifikat. Padahal biasanya hanya 500 ribu lembar sertifikat per tahunnya.
"Tahun 2018 telah diselesaikan 9,4 juta sertifikat yang dulunya juga hanya 500 ribu," ungkap Presiden lebih lanjut.
Pihaknya menargetkan sepanjang tahun 2019 akan mampu menyelesaikan sebanyak 10 juta sertifikat tanah dan optimistis target itu akan tercapai.
Ia berpesan agar para pemegang sertifikat tanah wakaf dapat menjaga pemberian pemerintah tersebut dengan baik. Dengan demikian, kasus sengketa tanah dapat ditekan.
Sebelum melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Agung Baiturrahman Ngawi, Presiden terlebih dahulu mengunjungi Benteng Pendem Ngawi. Dalam kunjungannya ke Ngawi, Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri ATR/BPN Sofyan DjalilSekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, dan pejabat lainnya.
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
