Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi dalam siaran pers di Jakarta, Selasa mengatakan saat ini 93 persen desa kini rutin selenggarakan Posyandu setiap bulannya.
"Desa yang mengalami kejadian gizi buruk, karena pelayanan sosial dasarnya sudah mulai membaik, perlahan mengalami perbaikan-perbaikan. Desa dengan kejadian gizi buruk berkurang 29 persen," kata dia.
Anwar mengatakan bentuk lain dari realisasi dana desa, lanjut Anwar, adalah telah terbangunnya sepanjang 191.600 kilometer jalan desa.
Menurut dia hal ini tak hanya mempermudah akses masyarakat desa, namun juga berimplikasi signifikan terhadap aktivitas ekonomi perdesaan.
"Contoh lain lagi terkait pasar desa. Dalam empat tahun terakhir dana desa sudah membangun 8.983 unit pasar desa. Ini adalah infrastruktur ekonomi perdesaan yang sangat berpengaruh pada aktifitas ekonomi desa," kata dia.
Anwar mengatakan, dana desa dalam empat tahun terakhir telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 triliun, yakni Rp 20,67 triliun pada tahun 2015, Rp 46,98 triliun pada tahun 2016, Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan Rp 60 triliun pada tahun 2018.
Sedangkan tahun 2019, total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp70 triliun. Sehingga total dana desa yang disalurkan dalam lima tahun berjalan sebesar Rp257 triliun.
"Dana desa tidak pernah ada pengurangan. Justru meningkat setiap tahunnya. Artinya, komitmen pemerintah sangat tegas, dana desa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," ujar dia.
Ia menerangkan, dana desa saat pertama diluncurkan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Hal ini disebabkan masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di desa seperti jalan, jembatan, Polindes, Posyandu, dan Saran Air Bersih.
"Tahun 2017 kita mulai perkenalkan dengan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Desa kita karakternya sangat beragam. Kita dorong desa menemukan keunggulannya. Kemudian kita dorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes kita bangun desa mampu membangun secara berkelanjutan secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan eksternal," ujar dia.
Selanjutnya dana desa tahun 2018 menurutnya, dilakukan inovasi baru yakni dengan menerapkan sistem padat karya tunai.
Menurut dia, padat karya tunai bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan memastikan bahwa dana desa berputar di desa.
"Tahun 2018 ini adalah momentum untuk mendorong padat karya tunai. Ini didorong untuk bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga untuk mindset (pola pikir) tangan di bawah menjadi tangan di atas. Maksudnya, mengurangi dari bantuan tunai menjadi masyarakat bekerja," ujarnya.*
Baca juga: Mendes pastikan gaji pendamping desa naik
Baca juga: Mendes sebut persentase penyerapan dana desa terus membaik
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
