Panduan ini disusun sebagai aksi nyata yang memaparkan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan oleh anggota masyarakat dan perangkat desa untuk mengembangkan desa/kelurahan damai sesuai dengan kondisinya masing-masing.
Menurut Co-Founder Wahid Foundation Yenny Wahid di Jakarta, Jumat, panduan ini juga memaparkan prinsip-prinsip yang harus dijunjung, seperti penghormatan HAM, nondiskriminasi, kesetaraan gender, serta keterlibatan perempuan yang bermakna.
"Sebagai contoh, panduan ini menyarankan agar pelaksanaan indikator desa atau kelurahan damai ini dikelola oleh Kelompok Kerja di tingkat desa yang keanggotaannya diisi oleh sekurangnya 30 persen unsur perempuan," kata Yenny dalam diskusi Peace Village Nusantara.
Dengan demikian, kata Yenny, panduan ini disusun dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah, aparat pemerintahan desa atau kelurahan, tokoh agama atau tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengukur kemajuan dalam mewujudkan desa atau kelurahan damai.
"Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bersama untuk merencanakan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang saling menghargai sesama dan hidup dalam harmoni," kata dia.
Panduan pelaksanaan sembilan indikator desa atau kelurahan ini berisi dokumen dan informasi yang dibutuhkan bagaimana program ini dikembangkan, dijalankan, dan diukur.
"Buku ini dihasilkan dari pengalaman selama dua tahun terakhir sehingga memudahkan untuk bisa diterapkan di daerah-daerah lain dengan berbagai penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan konteks lokal. Dengan begitu, diharapkan akan terbentuk desa atau kelurahan damai di daerah lainnya," ucap dia.
Baca juga: Wahid Foundation: cegah politik kebencian dalam pilpres
Baca juga: Wahid Foundation: intoleransi terbesar di Jawa Barat
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2019
