Yogyakarta (ANTARA News) - TNI dan Kepolisian Republik Indonesia terus menggencarkan koordinasi untuk memantapkan sinergi guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2019, salah satunya menggelar latihan lapangan pengamanan pemilu.Sekarang, TNI menggelar latihan dan kepolisian melalukan `back-up`. Latihan pun makin lengkap sehingga bisa memberikan gambaran kepada prajurit dan kepolisian saat melakukan pengamanan pemilu."
"Latihan ini merupakan puncak dari rangkaian latihan yang sudah dilakukan beberapa hari ini. Latihan ini juga menunjukkan kesiapan pasukan TNI dalam membantu tugas pengamanan dari rekan-rekan kepolisian," kata Komandam Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Muhammad Zamrori di Yogyakarta, Minggu.
Menurut Zamroni, selain menunjukkan kesiapan satuan, latihan pengamanan yang digelar juga menunjukkan kekompakan dan sinergitas antara TNI dan Polri untuk bersatu padu mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 setelah beberapa bulan lalu kepolisian juga menggelar kegiatan yang sama dan TNI membantu.
"Sekarang, TNI menggelar latihan dan kepolisian melalukan `back-up`. Latihan pun makin lengkap sehingga bisa memberikan gambaran kepada prajurit dan kepolisian saat melakukan pengamanan pemilu," katanya.
Zamroni menyebut kegiatan latihan yang sama juga digelar di wilayah lain di Indonesia.
Ia mengimbau masyarakat, termasuk tokoh-tokoh politik, untuk memaknai pelaksanaan Pemilu 2019 tersebut sebagai sebuah pesta demokrasi yang sudah selayaknya lebih banyak diisi dengan sukacita dan kedamaian, bukan justru mengarah pada hal yang mengerikan.
"Masyarakat diharapkan tetap menjaga kekompokan, persatuan. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan karena berpotensi memecah kehidupan bangsa yang harmonis," katanya.
Khusus di wilayah DIY, Zamroni menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diantisipasi, di antaranya gesekan yang timbul antarpendukung partai politik sehingga masyarakat atau pendukung perlu diingatkan agar tetap menjaga kondisi Yogyakarta yang kondusif.
"Misalnya, kalau kampanye tidak perlu menggunakan knalpot blombongan dan tidak dalam keadaan mabuk. Hindari provokasi karena bisa membuat suasana tidak aman. Babinsa dan babinkamtibmas pun sudah memonitor kondisi di wilayah. TNI siap membantu kepolisian untuk mengamankan pemilu," katanya.
Sementara itu, Wakapolda DIY Brigjen Pol. Bimo Anggoro Seno menyebutkan ada sekitar 10.000 anggota kepolisian yang siap melakukan pengamanan pelaksanaan pemilu di DIY.
"Kekuatan pasukan yang diturunkan akan disesuaikan dengan tahapan pemilu. Misalnya, untuk sekarang baru sekitar sepertiga kekuatan. Akan tetapi, kami akan turunkan dua per tiga kekuatan saat puncak," katanya.
Menurut dia, tingkat kerawanan dari berbagai tahapan pemilu berbeda-beda.
Ia mengingatkan masyarakat tidak melihat bahwa pelaksanaan pemilu adalah kegiatan yang menakutkan. Meskipun demikian, kepolisian memastikan berbagai upaya antisipasi untuk mewujdukan pelaksanaan pemilu yang aman tetap diutamakan.
"Titik rawan pasti ada. Kami tentunya menempatkan anggota di lokasi tersebut, bahkan melakukan pendekatan ke daerah basis," katanya.
Polda DIY juga sudah bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik untuk membahas berbagai potensi kerawanan, termasuk saat pelaksanaan kampanye terbuka sehingga kepolisian mengimbau agar parpol mengurangi pengerahan massa karena berpotensi menimbulkan konflik. "Jika terjadi konflik, yang dirugikan justru peserta pemilu itu sendiri. Untuk itu, kami mengimbau agar parpol mengurangi konvoi dan tidak melalukan pelanggaran lalu lintas jika konvoi kendaraan," katanya.
Sementara itu, pada latihan pengamanan pemilu disimulasikan kejadian?unjuk rasa dari pendukung Partai Durian yang tidak terima karena dinyatakan kalah meskipun dari hasil survei cepat dinyatakan menang. Pendukung partai kemudian mendatangi kantor KPU sehingga terjadi keributan.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
