Tidak hanya itu, ujar Frances, berkembangnya energi terbarukan yang bersih juga akan memerangi ancaman kuat terkait perubahan iklim yang membahayakan baik umat manusia maupun dunia flora dan fauna.
Karena itu, tidak heran bila banyak pihak, baik di jagat mancanegara maupun di lingkup domestik, tidak henti-hentinya menyuarakan pentingnya komitmen bagi kepala negara dan pemerintah untuk benar-benar berkomitmen terhadap energi terbarukan.
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai regulasi pengembangan energi terbarukan di Indonesia perlu akselerasi secara masif dengan didukung komitmen kuat berbagai pihak terkait.
"Pengembangan energi terbarukan kita (sekarang ini) mandek. Akselerasi yang masif perlu dilakukan untuk mencapai target energi terbarukan kita," katanya dalam diskusi tentang energi terbarukan di Jakarta, Kamis (7/2).
Leonard mengingatkan Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Paris yang merupakan komitmen global sebagai upaya agar kenaikan rata-rata suhu bumi tidak melewati 1,5 derajat Celsius.
Greenpeace merupakan lembaga swadaya masyarakat global, yang bergerak pada isu-isu lingkungan.
Pembicara lainnya, Kepala Kajian Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Alin Halimatussadiah menyatakan pentingnya komitmen pemerintah dan penerapan kebijakan yang tepat.
Menurut dia, saat ini, pengembangan Indonesia masih tertinggal dari negara lain, padahal Indonesia mempunyai potensi besar, tetapi sedikit yang dimanfaatkan. Padahal yang dibutuhkan adalah kemauan politik.
Alin menuturkan, selain regulasi, ada juga permasalahan pendanaan. Negara lain telah mempersiapkan lini dari hulu ke hilir, sehingga tidak hanya membangun pembangkit listrik, tapi juga industrinya.
Kepala Analis Energi The Economist Intelligence Unit Peter Kiernan menyatakan berbagai kebijakan terkait energi terbarukan dapat dilihat dari berbagai negara seperti Eropa dan Amerika Utara.
Selain itu, diingatkan pula bahwa teknologi pembangkitan energi baru dan terbarukan (EBT) telah semakin meningkat dan efisien, sehingga membuat biaya investasi makin murah dengan biaya operasional yang juga rendah dan stabil dibandingkan pembangkitan energi fosil.
Dengan kata lain, ujar Peter Kiernan, ada dampak positif terhadap perekonomian nasional, di samping dampak positif yang jelas terhadap kondisi lingkungan hidup.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) masih sangat lambat meski Indonesia kaya akan potensi sumber daya EBT.
Fabby menuturkan sepanjang 2015-2018, penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hanya 882 mega watt (MW). Padahal, di era sebelumnya, yakni 2010-2014, kapasitas pembangkit EBT bisa mencapai 2.615,7 MW.
Kalau ini diteruskan sampai 2019, ia memperkirakan bahwa jumlah itu hanya bertambah 300 MW sehingga total kapasitas maksimum hanya 1.200 MW.
Dengan capaian porsi EBT dalam bauran energi yang saat ini baru 8 persen, pemanfaatan EBT masih disebut sangat lambat. Padahal sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) capaian saat ini seharusnya sudah mencapai 16 persen agar bisa mencapai target 23 persen pada 2025.
Rasio elektrifikasi pun ditaksir naik memenuhi target 96 persen pada akhir 2019. Namun, regulasi yang ada justru dinilai menghambat perkembangan EBT.
90 miliar dolar
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) membutuhkan modal sekitar 90 miliar dolar AS untuk bisa mencapai target 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025.
Hingga saat ini, capaian energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru mencapai 8 persen dengan pertumbuhan yang rendah selama tiga tahun terakhir.
Dengan beban seberat itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup, Fauzi Imron menyebut dibutuhkan keseriusan dan komitmen kuat pemerintah mendatang untuk mewujudkannya.
Fauzi menuturkan Indonesia kaya akan sumber daya energi baru dan terbarukan mulai dari air, angin, panas bumi, surya hingga biomassa dan arus laut, yang semua potensi tersebut akan sangat bernilai ekonomi jika bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku energi pengganti energi fosil yang kini harganya semakin mahal dan tidak bisa digunakan terus menerus.
Ia mengutarakan harapannya agar isu energi yang akan jadi topik dalam Debat Capres II pada 17 Februari mendatang akan dapat memberi pencerahan mengenai komitmen kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Senada, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) meminta komitmen dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memprioritaskan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Ketua Umum METI Surya Darma menyebut rendahnya capaian energi terbarukan dalam bauran energi nasional yang hanya delapan persen ditengarai karena regulasi yang kurang mendukung investasi energi terbarukan.
Surya menuturkan pemanfaatan energi di Indonesia masih bergantung pada energi fosil yang kapasitasnya semakin kecil. Komoditas batubara yang dimiliki Tanah Air juga masih banyak diekspor.
Dengan kekhawatiran menipisnya energi fosil, Indonesia disebutnya masih belum siap dengan EBT. Padahal, tren global telah menjadikan pemanfaatan EBT menjadi prioritas.
"Maka betapa strategisnya EBT ini. Kami meminta komitmen kedua calon untuk memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan," ujarnya.
Tata ulang regulasi
Surya menyebut komitmen kedua pasangan calon bisa dilakukan dengan menata ulang regulasi hingga penyediaan insentif agar energi baru terbarukan bisa berkembang.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma`ruf Amin, Arif Budimanta, dalam diskusi di Jakarta, Kamis (7/2) menyatakan pihaknya bakal terus mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan seperti yang ada pada saat ini, untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025.
Arif mengingatkan bahwa Indonesia memiliki konteks energi yang sangat beragam, baik terbarukan maupun tidak terbarukan, dan pihaknya akan mewujudkan pencapaian target pembangunan yang diarahkan sesuai dengan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam sektor energinya.
Ia menuturkan, arah kebijakan dari kemandirian dan ketahanan energi nasional dapat dilihat dari empat hal, yaitu affordabilitas, akseptibilitas, aksesibiltas dan availibilitas.
Selain itu, ujar dia, pesatnya pengembangan energi baru dan terbarukan dilihat dari adanya 70 kontrak yang ditandatangani pada 2017, serta terus meningkatnya kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan di berbagai daerah.
Sedangkan Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ramson Siagian menyatakan bakal mengkaji ulang kontrak pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan akan merombak total struktur energi primer dengan mengandalkan bioenergi.
Menurut Ramson, pihaknya juga akan merombak agar jangan sampai energi fosil mendominasi struktur energi primer, atau sumber energi yang digunakan untuk menjalankan pembangkit listrik.
Ia berpendapat, kebijakan yang akan dilakukan pihak Prabowo-Sandi adalah jelas dan langkahnya terukur, yaitu langsung kepada pengembangan bioenergi untuk mengganti semua kekurangan kebutuhan energi nasional.
Ramson menyatakan memang waktu untuk mewujudkannya tidak sebentar dan akan ada proses, antara lain karena harus membangun kilang yang dapat mengolah bioenergi tersebut.
Sebelumnya, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025.
"Untuk energi baru terbarukan, komitmen pemerintah di COP 21 di Paris itu 23 persen menggunakan energi baru terbarukan di tahun 2025. Komitmen ini tetap kita pertahankan dan akan kita laksanakan," ujar Ignasius Jonan.
Di sektor kelistrikan, hingga saat ini energi baru dan terbarukan telah mencapai sekitar 13 persen. Dalam dua hingga tiga tahun ke depan diperkirakan akan naik menjadi 16 sampai 17 persen.
Pembangkit-pembangkit listrik tenaga air yang besar-besar dalam dua hingga tiga tahun mendatang, kata dia, akan tumbuh banyak dan selesai, ditambah lagi dengan panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, bayu (angin), dan biomassa.
Persiapkan warga
Anggota Komisi VII DPR Tifatul Sembiring mengingatkan pentingnya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) agar mempersiapkan warga ke depannya agar tidak mengalami "kejut budaya".
Menurut Tifatul, pemerintah perlu untuk kooperatif misalnya bila RUU EBT pada periode pembahasan 2014-2019 tidak terselesaikan, maka RUU tersebut harus diberi catatan untuk diprioritaskan.
Ia mengingatkan bahwa energi fosil seperti minyak bumi akan terkikis dengan cepat sehingga warga juga perlu untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap penggunaan EBT.
Politisi PKS itu juga mengingatkan tentang kecerdasan manusia dalam mengembangkan teknologi sangat cepat dan juga teknologi baru itu mengutamakan menggunakan energi-energi baru, misalnya kendaraan jenis hibrida.
Sementara itu, Greenpeace Indonesia ingin kedua capres dalam acara debat kedua dapat menunjukkan komitmen yang kuat dan jelas terhadap upaya mewujudkan energi yang tidak hanya terbarukan tetapi juga benar-benar bersih.
"Greenpeace melihat tahun ini peluang dari pilpres untuk mewujudkan arus balik dari energi batubara yang kotor sebagai menuju energi bersih dan terbarukan," kata Kepala Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya.
Menurut dia, melihat perdebatan secara substansif dan normatif, praktis tidak ada ketidaksetujuan bahwa batubara ini harus digantikan, sehingga tinggal dilihat bagaimana komitmen politik dari siapapun presiden nanti yang terpilih pada tahun 2019 ini.
Untuk itu, ujar dia, siapapun yang menjadi presiden, saat ini adalah kesempatan untuk melakukan arus balik baik untuk perekonomian nasional, juga lingkungan Indonesia.*
Baca juga: Pengembangan EBT lambat meski Indonesia kaya potensi
Baca juga: Capres diminta prioritaskan pemanfaatan energi terbarukan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
