• Beranda
  • Berita
  • KPRP: pangan lokal masih tersisih komoditas prioritas

KPRP: pangan lokal masih tersisih komoditas prioritas

14 Februari 2019 21:42 WIB
KPRP: pangan lokal masih tersisih komoditas prioritas
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KPRP) Said Abdullah. (Dokumentasi Pribadi)
Jakarta, (ANTARA News) - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KPRP) menginginkan program untuk pengembangan pangan lokal lebih diperkuat karena pada saat ini pengelolaannya masih tersisih dengan sejumlah komoditas prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Pada sisi produksi, sampai dengan saat ini masih terfokus kepada komoditas tertentu saja seperti beras, jagung, kedelai dan daging serta gula misalnya," kata Koordinator KPRP, Said Abdullah, di Jakarta, Kamis.

Sektor pangan merupakan salah satu dari beragam tema yang akan dibahas dalam debat capres tahap kedua yang bakal diselenggarakan di Jakarta pada  17 Februari 2019.

Menurut Said Abdullah, energi dan sumber daya yang ada terkait sektor pangan semuanya dialokasikan ke sana, sedangkan jenis pangan yang lain yang menjadi sumber pangan dan gizi tak sepenuhnya dikembangkan dengan kuat.

Ia mengakui bahwa komoditas-komoditas tersebut menjadi pangan pokok masyarakat sehingga perlu terus dikuatkan ketersediaannya, tetapi juga mesti dikembangkan program peningkatan produksi pangan "lokal" lainnya yang sejalan dengan peningkatan produksinya.

Ditanya mengenai apakah berarti penentuan komoditas yang layak dikembangkan seharusnya diserahkan ke masing-masing daerah, Said menyatakan bahwa dalam penerapannya, pemda bisa menentukan apa dan bagaimana pangan dikembangkan, tetapi kerangka program dan anggaran mestinya dilakukan di tingkat pusat dan terkoordinasi lintas kementerian.

"Menjadi penting pemahaman ini karena hari ini semua wilayah di Indonesia dipandang sama, bahkan wilayah yang tidak memproduksi pangan yang utama semisal padi pun tetap diminta melakukan program peningkatan produksi padi," paparnya.

Ia mencontohkan dengan menggunakan program beras sejahtera untuk keluarga miskin, seharusnya bisa digunakan dengan pangan lokal yang sumber pengadaannya juga dilakukan daerah tersebut secara lokal.

Menurut dia, bila hanya menggunakan beras, maka hanya petani di sejumlah daerah tertentu saja yang dinilai akan mendapatkan manfaat nilai tambah dari proses pengadaan itu.

Baca juga: Pengamat: tiga isu pertanian harus dikritisi dalam debat
Baca juga: Capres mesti komitmen perkuat kelembagaan sektor perikanan nasional

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019