Ace Hasan dalam pesan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, mengatakan empat tahun ini Jokowi fokus pada penyediaan energi secara merata dengan harga yg terjangkau. "Inilah visi energi berkeadilan yg sudah diletakkan Pak Jokowi selama ini," katanya.
Menurutnya, Jokowi juga melakukan langkah terobosan untuk mendorong investasi dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor energi.
Reformasi perizinan digulirkan dengan memangkas 186 regulasi yang menghambat. Sehingga, pada tahun 2018 Sektor energi menyumbangkan Rp217,5 triliun atau 53,4 persen dari total PNPB. Capaian itu 181 persen diatas target APBN 2018.
Pemerintahan Jokowi juga selalu menekankan prioritas pembangunan infrastruktur energi untuk rakyat seperti pembangunan jaringan gas perkotaan, konverter kit LPG untuk nelayan, lampu tenaga surya hemat energi, sumur bor di daerah sulit air.
Subsidi energi empat tahun terakhir dinilai tepat sasaran dan dialihkan untuk belanja produktif. Subsidi BBM dan listrik yg di tahun 2012-2014 mencapai Rp958 triliun turun menjadi Rp477 trilyun tahun 2015-2018. Subsidi BBM tahun 2014 sebesar Rp240 triliun menjadi Rp47 triliun di tahun 2018.
Jokowi dinilai menunjukkan komitmen konkret pada visi energi berkeadilan dengan menyediakan energi ke seluruh pelosok tanah air. Hingga 2018, ada 131 titik BBM Satu Harga, penyedian 25 ribu unit konverter kit BBM ke LPG, rasio elektrifikasi hingga semester I 2018 sebesar 98,3 persen. Sehingga Rakyat di pelosok negeri bisa mendapatkan penerangan listrik untuk belajar dan menggerakan ekonomi keluarga.
"Dalam Energi Baru Terbarukan, Pak Jokowi juga memperlihatkan keberpihakan yg jelas. Beberapa waktu yg lalu Presiden Jokowi meresmikan PLTB di Sidrap dengan 75 MW. Pak Jokowi juga mengeluarkan kebijakan mandatori pemanfaatan bahan bakar nabati B20 sehingga mengurangi penggunaan sumber energi fosil," kata Ace.
Dengan arah kebijakan yang jelas dan bukti capaian yang menurutnya tidak terbantahkan di bidang energi, maka ia perkirakan Prabowo akan main retorika klise soal kedaulatan energi dan gunakan jargon bocor.
"Ini pun sangat mudah dibantahkan dengan penguasaan kembali Blok Rokan dan Blok Mahakam serta divestasi saham PT Freeport. Pak Jokowi terbukti sangat tegas untuk membela kepentingan nasional. Termasuk juga soal pembubaran Petral yang merupakan ketegasan Pak Jokowi dalam membenahi tata niaga energi," katanya.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Faldo Maldini sempat menanggapi atas capaian Jokowi di bidang energi tersebut.
"Kita dari Prabowo - Sandi harus menguji atas klaim-klaim yang telah dicapai. Bagaimana ketahanan energi apakah tercapai, kemudian swasembada pangan apakah bisa terjadi dan bagaimana untuk infrastruktur apakah sudah tepat guna," kata Faldo Maldini.
Lebih lanjut, Faldo mengatakan ia telah melihat data khususnya bidang energi, untuk program 35.000 MW saja menurut Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi masih jauh dari target. Sehingga klaim capaian untuk ketahanan energi rasio pencapaian target dinilai belum maksimal, bahkan ada yang belum tercapai.
"Punya visi bagus sih ya boleh saja itu baik, tapi namanya visi ya harus terealisasi dong, kalau tidak kan semua orang juga bisa saja menyampaikan visi sebesar-besarnya," kata Faldo. Sub sektor Energi Baru Terbarukan juga masih banyak tertinggal dengan negara berkembang lainnya jika dilihat hanya dari klaim capaian 2018, tambahnya.
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
