Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi kritik terhadap program andalan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni Tol Laut dengan mengajak dan menyaksikan langsung ke salah satu wilayah terluar Indonesia, yaitu Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.Ayo saya ajak ke Morotai, Bupati di sana senang sekali dengan adanya program Tol Laut, bahkan minta ditambah
"Ayo saya ajak ke Morotai, Bupati di sana senang sekali dengan adanya program Tol Laut, bahkan minta ditambah," kata Budi saat ditemui di Jakarta, Jumat.
Budi mengatakan untuk menjalankan program Tol Laut dibutuhkan perencanaan yang matang dengan melibatkan para ahli terkait.
"Kita merencanakan dengan teliti, melibatkan ahli-ahli dari universitas. Perencanaan kita lakukan dengan dinamis dari tahun ke tahun selalu ada 'improvement'," katanya.
Ia juga menyebutkan peningkatan tersebut, yakni penambahan kapal baik itu kapal kontainer maupun pengumpan atau "feeder.
"Tahun ini kita ada peningkatan berkaitan angkutan utama dan 'feeder' supaya lebih produktif. Peningkatan lain, yaitu kontainer untuk angkut. Tiap kali dapat masukan selalu kita ubah," katanya.
Budi mengatakan saat ini sudah terjadi penurunan disparitas harga antara di wilayah Indoneaia Barat dan Timur.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, perbandingan biaya angkut antara tol laut dengan swasta, yakni 50 persen. Contohnya Surabaya-Kaimana biaya angkut swasta Rp11-12 juta, sementara tol laut Rp5,3 juta.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, penurunan disparitas harga di wilayah Barat dan Timur, yakni untuk harga beras di Anambas, Provinsi Kepulauan Riau non tol laut Rp15.000 per kilogram dengan tol laut Rp13.600 per kilogram, harga dibandingkan dengan harga di Jakarta (hub) Rp12.550 per kilogram.
Adapun, untuk harga gula pasir di Fakfak, Papua, nontol laut Rp15.000 per kilogram, dengan tol laut Rp13.000 per kilogram dibandingkan dengan harga di Surabaya (hub) Rp11.103 per kilogram.
Sebelumnya, Mantan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengkritik program tol laut yang saat ini dinilai tidak berjalan signifikan.
"Bagaimana terhipnotis akan terjadi tol laut drone segala tau-tau belok hilang tanpa bekas dan diresmikan tol darat," kata Said.
Baca juga: Dukung "tol laut", Kemenhub pesan 100 kapal perintis
Baca juga: Kemenhub siap kucurkan subsidi Rp200 miliar untuk tol laut swasta
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
