• Beranda
  • Berita
  • BNPB minta masyarakat tidak perlu takut berlebihan soal potensi bencana

BNPB minta masyarakat tidak perlu takut berlebihan soal potensi bencana

16 Februari 2019 17:04 WIB
BNPB minta masyarakat tidak perlu takut berlebihan soal potensi bencana
Foto arsip. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengikuti rapat kerja dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Rapat kerja tersebut membahas proses penanggulangan bencana alam di NTB, Palu, Banten, Lampung, dan daerah lainnya. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo meminta masyarakat untuk tidak takut berlebihan terhadap potensi bencana di Tanah Air.

"Tidak perlu kuatir, tidak perlu takut berlebihan, selalu ada cara untuk menyelesaikannya," kata Doni Monardo di sela-sela Rapat Pimpinan Kopassus, di Jakarta, Sabtu.

Ia meminta semua pihak mempersiapkan diri untuk siaga menghadapi bencana karena posisi Indonesia yang berada di atas patahan lempeng yang rawan bencana.

"Kita harus siapkan bangsa kita karena kita hidup di atas patahan lempeng, ini harus dihadapi," katanya.

Ia menyebutkan bahwa dengan berkembangnya penelitian dari berbagai pakar, jumlah patahan lempeng yang ditemukan di wilayah Indonesia bakal semakin bertambah.

"Pada 2015 ditemukan 85 patahan lempeng, sekarang sudah lebih dari 260 patahan, mungkin saja dua atau tiga tahun mendatang akan ditemukan lebih banyak lagi patahan lempeng," katanya.

Ia pun berharap semua pihak mau bekerja sama dengan para pakar tersebut agar wilayah-wilayah berbahaya tidak dihuni oleh masyarakat.

"Kalau pakar bisa temukan lagi (patahan lempeng), dan kita bersama masyarakat bisa kerja sama, bisa menentukan di mana patahan-patahan berbahaya, jangan bangun bangunan di situ supaya kita terhindar dari malapetaka," katanya.

Dalam kesempatan itu, Doni meminta semua pihak untuk tidak meremehkan prediksi para pakar karena beberapa prediksi tersebut sudah terbukti terjadi.

"49 tahun lalu, ahli pernah mengatakan jangan jadikan (Kota) Palu sebagai ibukota provinsi karena tahun 2000, akan terjadi gempa dan tsunami. Banyak yang keberatan (dengan hasil penelitian tersebut, red). Tapi kemudian 18 tahun setelah tahun 2000 terjadi gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu,” katanya.

Sebelum terjadi tsunami di Selat Sunda pada akhir tahun 2018, empat bulan sebelumnya, ahli gempa dan tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr. Widjo Kongko sudah memberikan peringatan berdasarkan hasil pemodelan terkait potensi tsunami akibat Gunung Anak Krakatau. “Pakar kita sudah hebat (dalam memprediksi)," katanya. 

Baca juga: Batu pemecah ombak justru berbahaya saat tsunami, sebut kepala BNPB

Baca juga: BNPB ajak tokoh agama sampaikan materi kesadaran bencana

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2019