• Beranda
  • Berita
  • Legislator apresiasi kinerja pemberantasan pencurian ikan

Legislator apresiasi kinerja pemberantasan pencurian ikan

16 Februari 2019 19:29 WIB
Legislator apresiasi kinerja pemberantasan pencurian ikan
Kapal ikan asing, yang ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI, Rabu (13/2/2019). (Ditjen PSDKP KKP)

Fakta-fakta menunjukkan 'illegal fishing' sudah menurun setiap tahunnya dan produksi tangkapan ikan semakin besar

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengapresiasi kinerja pemberantasan pencurian ikan, yang digencarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di berbagai kawasan perairan Indonesia.

"Kami memberikan apresiasi kepada KKP karena fakta-fakta menunjukkan bahwa illegal fishing sudah menurun setiap tahunnya dan produksi tangkapan ikan semakin besar," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Roem, hal tersebut merupakan suatu kemajuan dari KKP sebagai mitra kerja Komisi IV DPR.

Namun, pollitisi Golkar itu mengingatkan produksi ikan yang semakin meningkat, jangan hanya dirasakan pengusaha besar saja.

Ikan tangkapan itu juga dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor, lanjutnya, sehingga nelayan juga harus merasakan hasilnya dan penghasilannya pun meningkat.

Ia menegaskan bahwa visi Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu didukung dengan adanya kebijakan dan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional, yang tepat.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa visi dan misi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia sudah tepat, dan pemerintah akan terus mengawal laut Nusantara tanpa "pandang bulu".

"Kami dengan tegas mengawal laut Indonesia tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi," katanya.

Ia menegaskan bahwa berbagai hal yang dilakukan pemerintah telah membuahkan banyak hasil, seperti stok ikan lestari pada 2016 mencapai sekitar 12,5 juta ton.

Jumlah tersebut telah melonjak lebih dari lima juta ton dari saat awal pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2014.

Susi juga menginginkan stok perikanan nasional harus dipastikan mencukupi konsumsi dalam negeri, keperluan industri perikanan domestik, serta untuk kemajuan perekonomian bangsa.

Baca juga: Susi: Pemerintah kawal laut tanpa "pandang bulu"
Baca juga: KKP bulan ini telah menangkap empat kapal berbendera Malaysia
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019