Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia tetap perlu menerapkan program Keluarga Berencana (KB) salah satunya untuk kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0 dimana tenaga manusia semakin sedikit diperlukan dalam pengembangan industri.
"Dengan perubahan zaman, tetap kita butuh keluarga berencana. Bukan karena kekhawatiran pangan, tapi justru revolusi industri yang tadi sempat dibicarakan, revolusi industri 4.0, industri akan berkembang tapi tidak lagi membutuhkan banyak pekerja," kata Wapres JK saat membuka Simposium Nasional Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin.
JK mengatakan revolusi industri 4.0 nantinya akan menggunakan lebih sedikit tenaga pekerja manusia, sehingga tren otomasi dan robotik tersebut cocok diterapkan di negara dengan kondisi penuaan penduduk atau "ageing population", seperti Amerika, Singapura dan Jepang.
Untuk mengikuti tren revolusi industri tersebut, penggunaan tenaga kerja manusia ke depan akan semakin berkurang dalam industri. Apabila dahulu suatu pabrik memerlukan 1.000 tenaga pekerja, maka saat ini hanya diperlukan 200 hingga 300 orang saya untuk mengerjakan sistem otomasi dan robotik itu.
"Yang akan menjadi masalah kemudian adalah justru teknologi yang dibutuhkan lebih banyak daripada (jumlah) orang pada waktunya. Walaupun teknologi itu dibikin oleh orang, tapi kemudian teknologi akan mengganti sebagian orang, lebih sedikit," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal mengatakan target penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia diharapkan mencapai 1,21 persen per tahun di 2019, setelah sebelumnya 1,38 persen per tahun di 2015.
Penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut antara lain disebabkan oleh pengendalian angka kelahiran dengan penggunaan alat kontrasepsi dan meningkatkan median usia kawin pertama perempuan.
"Disamping penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat, perempuan Indonesia menunjukkan kecenderungan menikah pada usia yang lebih matang, dari 18 tahun pada 1991 menjadi 21 tahun pada 2018," ujar Nofrijal.
Simposium Nasional BKKBPK Tahun 2019 mengusung tema "Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas".
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
