Kemitraan regional terkait "e-commerce" dikhawatirkan rugikan Indonesia

26 Februari 2019 23:08 WIB

Illustrasi: Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (tengah), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, memberikan materi dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk 'Investasi Unicorn untuk Siapa?', di Jakarta, Selasa (26/2/2019). Diskusi ini membahas potret e-commerce dan start-up Indonesia pada masa depan yang diyakini akan menjadi lompatan besar untuk Indonesia, sejalan dengan hal tersebut pemerintah akan berusaha untuk menarik dan memfasilitasi para investor. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Indonesia tidak akan mendapatkan banyak manfaat jika bab e-commerce diselesaikan tanpa adanya regulasi nasional yang pasti

Jakarta (ANTARA News) - Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Olisias Gultom menilai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional (RCEP) terkait e-commerce tidak akan bermanfaat, bahkan berpotensi merugikan bagi data di Indonesia.

"Indonesia tidak akan mendapatkan banyak manfaat jika bab e-commerce diselesaikan tanpa adanya regulasi nasional yang pasti," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Olisias, pihak yang akan mendapatkan banyak manfaat adalah perusahaan multinasional yang ke depan bisa saja seenaknya mengambil data publik secara bebas tanpa aturan untuk kepentingan bisnisnya.

Ia berpendapat bahwa adanya ketentuan untuk membuka transfer data dan larangan data lokalisasi dalam RCEP hanya akan merugikan Indonesia dan negara berkembang lainnya akibat tidak adanya jaminan keamanan data khususnya data publik.

Olisias menjelaskan pengumpulan data oleh perusahaan big tech yang saat ini dilakukan tanpa proteksi dan terkontrol, sama saja dengan membuka ruang terjadinya "kolonialisasi data".

"Misalnya, jika RCEP tidak membatasi aktivitas cross border data flows, maka dengan leluasa perusahaan big tech di negara maju dapat dengan leluasa memindahkan data yang ada di Indonesia ke tempat yang menguntungkan baginya," paparnya.

Dengan demikian, lanjutnya, maka hal itu juga dapat mempersulit otoritas Indonesia untuk mengakses data tersebut apabila terjadi masalah atau data itu dibutuhkan.

Untuk itu, ujar dia, menjadi penting bagi Indonesia untuk mewajibkan penempatan server data secara lokal di wilayah Indonesia, karena dapat menjamin kemudahan melakukan akses bagi otoritas terkait dengan persoalan hukum, pajak, keuangan, atau gangguan sosial yang bersifat masif apabila diperlukan.

Indonesia memang masih memliki banyak persoalan dalam lokalisasi data misalnya terkait ketentuan tenaga listrik untuk mendukung pengoperasian server data.

Namun, lanjutnya, hal tersebut justru harus menjadi fokus pemerintah untuk memajukan industri digital di Indonesia ke depannya karena penguasaan terhadap data akan menjadi sumber ekonomi baru bagi Indonesia.

Baca juga: RPP E-Commerce akan prioritaskan produk dalam negeri