• Beranda
  • Berita
  • Menko Perekonomian: Negara produsen sawit kirim misi ke UE

Menko Perekonomian: Negara produsen sawit kirim misi ke UE

28 Februari 2019 17:41 WIB
Menko Perekonomian: Negara produsen sawit kirim misi ke UE
Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution (ketiga dari kiri) bersama Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok (ketiga dari kanan) dan Direktur Unit Perencanaan Pertanian dan Pedesaan Kementerian Pertanian Kolombia Felipe Fonseca Fino (paling kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/2/2019). (Antara News/Aji Cakti)

Para Menteri sepakat untuk melakukan joint mission ke Eropa untuk menyuarakan isu ini kepada otoritas terkait di Eropa.

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Dewan Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC), salah satunya Indonesia, akan mengirimkan misi bersama ke Eropa guna menanggapi langkah diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit.

"Para Menteri sepakat untuk melakukan joint mission ke Eropa untuk menyuarakan isu ini kepada otoritas terkait di Eropa,'" ujar Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution kepada wartawan di Jakarta,  Kamis.

Darmin menjelaskan bahwa dalam pertemuan pada hari ini, para menteri negara-negara CPOPC secara bersama menanggapi langkah-langkah diskriminatif yang muncul dari rancangan peraturan komisi Eropa yakni "Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2019 of the EU Renewable Energy Directive II".

"Para Menteri memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politik di internal UE yang bertujuan untuk mengisolir, dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofiel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE," tutur Menko Bidang Perekonomian saat membacakan pernyataan pers bersama 6th Ministerial Meeting of CPOPC.

Darmin juga menambahkan bahwa rancangan peraturan ini bertujuan untuk membatasi dan secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di UE melalui konsep "Indirect Land Use Change" (ILUC).

ILUC sendiri secara ilmiah dipertanyakan, mengingat kriteria yang digunakan pada rancangan aturan tersebut secara langsung difokuskan pada minyak kelapa sawit dan deforestasi, serta tidak berupaya memasukkan masalah lainnya terkait lingkungan yang berkaitan dengan pengolahan lahan untuk sumber minyak nabati lainnya, seperti rapeseed.

Selain itu, para Menteri negara-negara anggota CPOPC sepakat untuk terus menentang rancangan aturan tersebut melalui konsultasi bilateral, ASEAN, WTO dan forum-forum lainnya yang tepat.

6th Ministerial Meeting of CPOPC yang digelar pada hari ini selain dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, juga dihadiri pula oleh Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, Direktur Unit Perencanaan Pertanian dan Pedesaan Kementerian Pertanian Kolombia Felipe Fonseca Fino dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.***1***

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2019