Jaleswari dalam rilis yang diterima Antara, Jumat, mengungkapkan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 0,89, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016, Indonesia sudah naik level dari negara dengan IPM “sedang” menjadi negara dengan IPM “tinggi’.
"Ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengakuan Internasional mengenai meningkatnya prestasi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini, merupakan hal yang patut disyukuri karena pemerintah terbukti bersungguh-sungguh bekerja dengan hasil yang nyata," katanya.
Jaleswari menjelaskan bahwa dalam aspek peningkatan kesejahteraan dan kebijakan afirmatif, pemerintah juga telah menerapkan tiga prinsip utama yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan dan keberpihakan.
Baca juga: UNDP catat peningkatan pesat indeks pembangunan manusia Indonesia
Dalam sambutannya di Persidangan Sinode Tahunan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode GPIB dengan tema “Membangun Masyarakat Sejahtera demi Kesejahteraan Umat dan Kekuatan Bangsa” di Badung, Bali, Kamis (28/2), Jaleswari menyampaikan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam menjamin terlaksananya program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan pendekatan khusus pada tiga aspek penting.
Pertama, aspek kebutuhan dasar yang terdiri dari bantuan sosial, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, diterjemahkan dengan meningkatkan alokasi anggaran perlindungan sosial secara kontinu dengan besaran 2-5 persen per tahun.
Di samping itu, pemerintah juga menggenjot program perlindungan sosial yakni Kartu Keluarga Sejahtera (realisasi 98 persen), Kartu Indonesia Sehat (realisasi 99 persen), Kartu Indonesia Pintar (realisasi 70 persen), dan Program Keluarga Harapan yang telah diterima oleh sedikitnya 9,8 juta rumah tangga di seluruh Indonesia.
Kedua, aspek pemberdayaan, Deputy V KSP ini mengatakan bahwa pemerintah menekankan fokus pada empat komponen masyarakat, yakni perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, petani dan masyarakat adat.
Ketiga, lanjutnya, aspek keberpihakan, dimana pemerintah memahami dalam konteks pembangunan kawasan tertentu, diperlukan kebijakan yang bersifat afirmatif atau keberpihakan untuk memastikan sektor dan kelompok masyarakat tertentu terlindungi dan tidak tertinggal dari yang lain.
“Komitmen Pemerintah adalah untuk memastikan negara hadir dalam rangka melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warna negara. Termasuk di dalamnya adalah melindungi perempuan dan anak, penyandang disabilitas, serta petani, nelayan dan masyarakat adat,” kata Jaleswari.
Baca juga: Presiden: Pembangunan manusia Indonesia masuk kategori tinggi
Baca juga: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia naik 0,90 persen
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
