KKP akan bangun enam gudang garam nasional pada tahun ini

1 Maret 2019 18:09 WIB

Pedagang menunggui garam yang dijualnya di salah satu ruas jalan di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/ama. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)

Gudang ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan garam hasil produksi petambak garam dengan kapasitas 2.000 ton yang dikelola oleh koperasi garam di masing-masing sentra garam rakyat

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun enam gudang garam nasional (GGN) pada 2019 menyusul 18 GGN yang telah dibangun sepanjang 2018.

"Gudang ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan garam hasil produksi petambak garam dengan kapasitas 2.000 ton yang dikelola oleh koperasi garam di masing-masing sentra garam rakyat," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Jumat.

Ke 18 GGN itu tersebar di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Kupang, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Pangkep.

Dari 18 GGN itu, ada enam GGN yang telah menerima sertifikat kelayakan sebagai pelaksana sistem resi gudang yakni di Cirebon, Indramayu, Pati, Pangkep, Rembang dan Tuban.

KKP mencatat ada empat koperasi yang sudah menerbitkan resi gudang komoditas garam dengan total nilai Rp782 juta.

Secara rinci, Koperasi Garam Ronggolawe Makmur di Kabupaten Tuban menerbitkan resi gudang dengan jumlah garam sebesar 100 ton senilai Rp120 juta;
Koperasi Produsen Garam Rejeki Agung di Kabupaten Indramayu dengan jumlah garam sebesar 100 ton senilai Rp90 juta.

Selanjutnya Koperasi Produsen Mutiara Laut Mandiri di Kabupaten Pati dengan jumlah garam sebesar 380 ton senilai Rp456 juta dan Koperasi Mappatuwo di Kabupaten Pangkep dengan jumlah garam sebesar 10 ton senilai Rp16 juta.

Brahmantya menuturkan GGN yang belum melaksanakan sistem resi gudang telah melalui proses pengkajian. Pemerintah, lanjut dia, hanya menyediakan opsi yang bisa dipilih koperasi dalam tata niaga garam.

"Gudang ini opsi sebagai penyeimbang harga, jadi belum tentu. Mungkin kalau mereka jual langsung tanpa resi gudang, belum membutuhkan ya tidak apa-apa," katanya.

Gudang Garam Nasional dibangun sebagai pusat transaksi garam yang terintegrasi sistem online yang menerapkan E-Pasar. Sebagai pengontrol stok garam nasional, GGN dikelola sepenuhnya oleh koperasi petambak garam.