Didik di Palembang, Selasa mengatakan, lembaga ini dapat berada di bawah pemerintahan provinsi atau langsung berada di Kementerian Pekerjaan Umum untuk bersinergi dengan lembaga lain (BUMN, swasta, dana bantuan pihak ketiga) agar infrastruktur jalan tetap mulus sepanjang tahun.
“Nanti lembaga ini yang menjadi koordinator untuk membereskan persoalan jalan rusak, bisa disyahkan melalui Peraturan Gubernur atau lainnya,” kata Didik ketika dimintai komentar terkait protes warga Batumarta, Ogan Komering Ulu, dengan berfoto di kubangan lumpur yang sempat viral di media sosial.
Menurut Didik, persoalan kerusakan jalan sebenarnya bukan persoalan baru di Sumatera Selatan, terutama di saat musim penghujan. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum jika speksifikasi jalan yang dibuat kerap tidak sesuai dengan standar.
Belum lagi, kontur tanah di Sumsel yang berawa sehingga membuat biaya pembuatan jalan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain dan kurang tahan lama karena kerap terendam air.
Namun, persoalan ini sejatinya dapat diatasi asalkan semua pihak dapat duduk bersama atau tidak meributkan perihal pengelompokan jalan, yakni jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional.
Semua pihak harus sepakat bahwa infrastruktur jalan ini harus disediakan untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat untuk lintas orang dan lintas barang. Apalagi saat ini di Sumsel, harga komoditas sedang anjlok yang membuat masyarakat semakin tertekan.
“Masyarakat itu tidak tahu, tahunya jalannya mulus. Tapi di sisi lain, pemerintah juga terbentur aturan, misal pemerintah kabupaten memperbaiki jalan nasional maka menyalahi aturan pendanaan. Ini harus duduk bersama,” kata dia.
Sebelumnya persoalan kerusakan jalan ini menjadi sorotan belum lama ini karena adanya aksi protes masyarakat yang cukup unik, yakni membuat foto-foto di media sosial berisikan model bergaya di dalam kubangan lumpur di jalan-jalan yang rusak. Jepretan fotografer di Batumarta, Ogan Komering Ulu ini sempat viral di media sosial.
Menurut Didik, kejadian ini cukup menarik karena Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang dilantik pada 2018, dalam janji kampanye sebelumnya menargetkan jalan di daerah mulus dalam dua tahun. Selain itu, infrastruktur jalan ini dipercaya sebagai salah satu komponen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi karena sebelumnya saat Asian Games pada 2018 bisa mencetak di atas 6,04 persen (atau di atas angka rata-rata nasional).
Seperti diketahui, jumlah ruas jalan rusak di Sumatera Selatan (Sumsel) terus bertambah dengan tingkat kerusakan yang semakin parah. Padahal Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel pada awal tahun 2019 mencatat, sepanjang 1.513 km jalan provinsi atau sebanyak 74 persen dalam kondisi mantap.
Namun, hasil pantauan langsung di lapangan dalam sebulan terakhir menunjukkan ruas jalan dalam kondisi mantap hanya tersisa 64 persen, yang berarti sebanyak 36 persennya atau sekitar 544 km dalam kondisi rusak.
“Saya rasa ini menjadi tantangan gubernur sekarang, yakni harus mampu mendatangkan dana untuk membangun itu karena dana sangat terbatas,” kata dia.
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
