"Saya pikir ini cara cara yang tidak baik ya, cara cara campaign yang menyesatkan, bukan saja black campaign, tapi menyesatkan," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya beredar video di sejumlah daerah yang isinya jika pasangan Jokowi-Ma'ruf terpilih menjadi Presiden-Wapres RI periode 2019-2024 maka pelajaran agama di sekolah akan dihapus.
Menurut Moeldoko, calon wapres nomor urut 02 KH Ma'ruf Amin berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Jadi sepertinya banyak yang kehilangan logika, karena itu saya mengecam cara-cara seperti itu. Itu sungguh tidak beradab, tidak baik," kata Moeldoko.
Menurut dia, pembuat dan pelaku penyebaran hoaks dan fitnah itu harus dilaporkan kepada pihak berwenang dan diberi sanksi keras agar jera. "Ini harus ada sanksi yang keras menurut saya, karena ini mencederai demokrasi," kata mantan Panglima TNI itu.
Ketika ditanya apakah penyebaran hoaks itu massif, Moeldoko mengatakan jika melihat persentasenya cukup massif.
"Makanya Presiden dalam setiap kesempatan mengatakan sekian persen orang percaya dengan hembusan-hembusan fitnah itu sehingga kita juga harus bereaksi," kata Moeldoko yang juga Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
Menurut dia, hoaks itu tidak menurunkan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf, hanya mengganggu saja.
"Dalam konteks yang lebih besar kita bicaranya ini upaya sistematis untuk merusak demokrasi, dengan cara membalikkan situasi bahkan menyesatkan. Bahasa paling bagus menyesatkan masyarakat," katanya.
Mendikbud Muhadjir Effendy juga menyatakan rencana penghapusan pelajaran agama merupakan berita bohong. "Tidak benar itu. Enggak ada penghapusan," kata Muhadjir.
Ia juga membantah adanya rencana mengubah pondok pesantren menjadi sekolah biasa. "Gak ada, gak mungkin itu, yang ada rencana membuat UU tentang Pondok Pesantren yang berarti menguatkan pondok pesantren," katanya.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
