Komisi VII DPR RI akan terus mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan jaringan pipa gas transmisi ruas Natuna-Kalimantan Barat, untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat khususnya di Kalimantan Barat.Ini akan terus kita dorong, agar tidak hanya menjadi sekadar wacana, namun bisa segera terealisasi
"Jika ini bisa diwujudkan maka akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Natuna dan khususnya Kalimantan Barat. Makanya, ini akan terus kita dorong, agar tidak hanya menjadi sekadar wacana, namun bisa segera terealisasi," kata Anggota Komisi VII DPR dari Daerah Pemilihan Kalbar Maman Abdurahman saat menghadiri kegiatan sosialisasi implementasi lembaga subpenyalur bahan bakar minyak (BBM) yang digelar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Pontianak, Kalbar, Kamis.
Dia menjelaskan, secara teknis dan operasi, sangat memungkinkan mengalirkan gas bumi dari Blok Natuna, Kepualaun Riau, ke Kalimantan, dengan memakai pipa.
Sumber gas, yang terletak di lepas pantai Natuna, Kepulauan Riau, di sebelah utara Pulau Kalimantan, memungkinkan dialirkan dengan pipa ke Kalimantan Barat melalui Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.
Meski demikian, Maman mengakui, sampai saat ini sumber gas Blok Natuna belum bisa digarap dan dikembangkan karena memiliki kandungan karbondioksida (CO2) yang tinggi hingga 70 persen.
"Proses produksinya tidak mudah, karena di sana kandungan CO2-nya sangat tinggi, mencapai 70 persen, sehingga perlu investasi yang sangat besar untuk bisa memanfaatkan gas tersebut dan dalam hal ini PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola diharapkan bisa segera menemukan solusi untuk itu," tuturnya.
Maman juga mengatakan, berdasarkan data yang ada, cadangan gas Blok Natuna diperkirakan mencapai 46 triliun kaki kubik (TCF) atau lebih besar dibandingkan Blok Masela, Maluku, yang hanya sebesar 10,7 TCF.
Di sisi lain, menurut dia, pemerintah saat ini juga tengah merencanakan pembangunan jaringan pipa gas transmisi dari Bontang-Kalsel menuju Kalbar.
"Rencana itu sudah dibuat, kami dari Komisi VII DPR akan terus mendorong pemerintah agar benar-benar serius merealisasikan hal tersebut dan menjadikan ini sebagai salah satu proyek strategis nasional," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua BPH Migas Fransrullah Asa mengatakan pihaknya juga mendorong rencana pembangunan jaringan gas transmisi trans-Kalimantan tersebut, karena dampaknya ke depan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Selama ini, pemerintah mensubsidi gas elpiji yang cukup banyak menyerap anggaran negara. Namun, jika jaringan pipa gas ini bisa dibangun, maka ke depan masyarakat tidak memerlukan tabung gas lagi, karena gas akan dialirkan langsung ke setiap rumah yang masuk dalam jaringan pipa gas tersebut," katanya.
Baca juga: Swasta dukung pembangunan pipa transmisi gas Trans Kalimantan
Baca juga: Pemerintah segera bangun pipa gas trans Kalimantan
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
