Ia mendesak negara Arab agar melaksanakan resolusi Dewan Liga Arab di berbagai tingkat untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna menghadapi setiap keputusan oleh negara mana pun yang mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel atau memindahkan kedutaan besarnya ke kota itu.
Al-Malki mengeluarkan komentar tersebut selama pidatonya dalam Sidang Ke-15 Dewan Liga Arab di tingkat menteri luar negeri --yang diselenggarakan di Kairo, Mesir.
Menteri Palestina itu mengatakan rakyat Palestina saat ini mempertahankan Masjid Al-Aqsha dari upaya Israel untuk menguasai beberapa bagian tempat suci tersebut, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Ia menambahkan penguasa pendudukan Yahudi percaya waktu dan tempatnya tepat untuk memecah Masjid Al-Aqsha.
Ia menambahkan, "Kita perlu menanggapi perdana menteri pemerintah pendudukan Israel, yang setiap hari mengklaim perdamaian dengan Palestina bukan syarat bagi perdamaian dengan negara Arab saat ini berusaha mengubah citra Israel dari kekuatan pendudukan menjadi lahan subur penyelesaian dan inovasi."
Pada 2002, Liga Negara Arab mensahkan Gagasan Perdamaian Arab, yang memperlihatkan keinginan bangsa Arab bagi perdamaian strategis, yang menetapkan bahwa syarat untuk mengakui Israel dan penetapan hubungan normal dengannya ialah penarikan Israel dari wilayah Palestina, yang diduduki pada 1967, berdirinya Negara Palestina Merdeka dan dicapainya penyelesaian yang adil bagi masalah pengungsi Palestina, kata menteri tersebut.
"Oleh karena itu, negara Arab telah menyampaikan konsesi maksimum yang bisa mereka tawarkan bagi perdamaian yang adil dan menyeluruh," katanya.
Ia menambahkan bahwa "17 tahun setelah Gagasan Perdamaian Arab, jumlah pemukim Yahudi telah berlipat-ganda, kegiatan me-Yahudi-kan Al-Quds Timur dan upaya untuk memecah Masjid Al-Aqsha telah meningkat.
Baca juga: Menlu Indonesia-Palestina bertemu bahas soal Yerusalem
Baca juga: Maliki: Indonesia di DK PBB juga wakili Palestina
Baca juga: Menlu Palestina-Selandia Baru bahas perdamaian
"Pembunuhan, penangkapan dan perampokan tanah orang Palestina dan sumber daya telah berlipat-ganda," ia menegaskan.
Al-Malki juga menyeru presiden Brazil agar mempertahankan posisi bersejarah dalam mendukung hak rakyat Palestina, dan mendesak dia agar mematuhi hukum internasional dan resolusi internasional serta menahan diri dari tindakan apa pun yang merusak status hukum Al-Quds.
Menteri Luar Negeri Palestina itu kembali menyampaikan penolakannya terhadap upaya Israel dan Amerika untuk merusak masalah pengungsi dengan menghentikan komitmen keuangan bagi anggaran Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB buat Pengungsi Palestina (UNRWA) guna merusak mandat internasionalnya dan kemampuan untuk melaksanakan fungsinya dalam meringankan dan memberi pekerjaan kepada pengungsi Palestina.
Ia juga menyeru semua negara agar berkomitmen dalam mendukung anggaran UNRWA dan memperbarui mandatnya setiap saat diperlukan, sampai masalah pengungsi Palestina diselesaikan sejalan dengan hukum internasional dan Resolusi 194 (1948) Sidang Majelis Umum PBB.
Redaktur: Fardah Assegaf
Pewarta: Antara
Editor: Chaidar Abdullah
Copyright © ANTARA 2019
