Dia mengatakan sebenarnya sudah ada 23 ribu perpustakaan desa yang diberikan bantuan, hanya saja bantuan tersebut baru sebatas dana dan koleksi buku.
"Kali ini kami akan melakukan pendampingan bagaimana membuat perpustakaan menjadi tempat kegiatan masyarakat desa," kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti saat ditemui di Jakarta, Senin (11/3).
Dia mengatakan pengembangan perpustakaan desa tersebut menjadi program prioritas nasional untuk penguatan literasi dan layanan masyarakat berbasis inklusi sosial.
Dengan demikian, perpustakaan desa akan menjadi tempat masyarakat belajar apa saja yang ada di lingkungannya, mendapatkan ilmu pengetahuan praktis dan belajar berbagi ilmu yang dia miliki.
"Misalnya ada ibu yang mempunyai pengetahuan tentang ecoprint, maka dia akan berbagi keterampilan pengetahuan dengan masyarakat desa, mereka bisa bersama-sama mencari ilmu dari buku-buku yang ada di perpustakaan desa," kata dia.
Desa-desa yang disasar adalah desa yang belum tersentuh program tersebut, pada tahun ini akan ada 60 kabupaten di 21 provinsi. Rencananya pada 2020 program tersebut sudah menyasar seluruh provinsi di Indonesia.
"Program untuk 2019 tersebar di seluruh Indonesia seperti di Maluku, NTT, Jawa Barat, Bengkulu dan Jambi," kata dia.
Dia berharap program tersebut nantinya akan direplikasi oleh pemerintah daerah, dia pun menyarankan agar desa menggunakan dana desa untuk membangun perpustakaan.
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
