China Diminta Embargo Senjata ke Myanmar

Bangkok (ANTARA News) - Pengamat HAM internasional Human Rights Watch, Kamis mengirim surat kepada Presiden China Hu Jintao yang isinya menyerukan kepadanya untuk menjatuhkan suatu embargo senjata terhadap Myanmar guna membantu mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa militer. China adalah pemasok besar senjata kepada rezim militer di Myanmar, yang bulan lalu melakukan tindakan keras dalam membubarkan protes-protes anti pemerintah yang dipimpin oleh para biksu Budha di seluruh negara yang dulu dikenal sebagai Burma itu. Sedikitnya 13 orang tewas dan lebih dari 3.000 lainnya ditahan ketika tentara dan polisi anti huru-hara membubarkan aksi-aksi demonstrasi, terbesar yang pernah terjadi dalam menentang penguasa militer hampir selama 20 tahun itu. "Sebagai salah satu negara tetangga Burma, yang merupakan investor terbesar, dan juga pemasok senjata terbesar, China tak dapat disangkal lagi mempunyai kekuatan pengaruh yang positif terhadap situasi ini," kata direktur eksekutif Human Rights Watch Ken Roth di dalam suratnya. "Kami telah mencatat pernyataan-pernyataan pemerintah China yang cukup khawatir, namun belum melakukan tindakan nyata sedikitpun terhadap Burma." Kelompok yang bermarkas di New York itu juga menyerukan China memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, di samping sanksi-sanksi lain terhadap kepemimpinan, seraya mendesak pemerintah junta militer membuka proses politik dengan pihak oposisi dengan tujuan memulihkan kehidupan demokrasi setelah 45 tahun di bawah kekuasaan militer. Human Rights Watch juga menyerukan Beijing tidak mengeblok kepada suatu upaya di Dewan Keamanan PBB yang akan mengenakan sanksi-sanksi terhadap rezim itu, dan menangguhkan investasi-investasi terhadap perusahaan perminyakan milik negara di Myanmar, yang meningkat pesat di bidang energi. Surat juga mencatat bahwa China akan membukan Olimpiade Beijing pada 8 Agustus 2008, bertepatan dengan peringatan ke-20 tahun pemberontakan yang dipimpin mahasiswa di Myanmar yang dibasmi oleh militer, yang menyebabkan sekitar 3.000 orang tewas. "Kami mengetahui bahwa pemerintah anda memilih membuka Olimpiade Beijing pada 08-08-08 yang merupakan simbol yang sarat isyarat, namun kejadian-kejadian di Burma baru-baru ini berarti bahwa sorotan terhadap tanggal itu juga berarti akan terus berlanjutnya penderitaan rakyat Burma,` katanya kepada AFP.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007